Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan kebijakan penanganan Pandemi Covid-19, terutama dalam pengetatan dan pelonggaran aktivitas masyarakat, kerap berubah-ubah.

Presiden beralasan, kebijakan penanganan pandemi Covid-19 harus disesuaikan dengan data terkini.

"Pengetatan dan pelonggaran mobilitas  masyarakat, misalnya,  harus dilakukan paling  lama  setiap  minggu, dengan merujuk  kepada data  terkini," kata Jokowi dalam sidang tahunan MPR, dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Senin, (16/8/2021).

Kebijakan yang berubah-ubah tersebut kata Presiden, mungkin sering  dibaca  sebagai  kebijakan  yang  tidak konsisten. 

Baca juga: Jokowi Minta Harga PCR Turun, DPR: Harga PCR Rp 300 Ribu Masih Bisa Untung Sebenarnya

Namun, hal itulah kata Jokowi yang  harus dilakukan sekarang ini. Tujuannya untuk menemukan  kombinasi terbaik  antara kepentingan kesehatan  dan kepentingan perekonomian  masyarakat. 

Baca juga: Jokowi Akui Kemandirian Obat Masih Lemah Selama Pandemi Covid-19

"Karena  virusnya yang selalu  berubah  dan  bermutasi, maka  penanganannya  pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi," katanya.

Pandemi kata Presiden, telah mengajarkan kepada kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan  antara  kepentingan  kesehatan  dan perekonomian.

Dalam mengambil keputusan, pemerintah  harus terus  merujuk  kepada  data,  serta kepada ilmu pengetahuan  dan teknologi terbaru. 

"Pemerintah harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat."

"Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen  lapangan harus dinamis  menyesuaikan permasalahan  dan tantangan," kata Jokowi.