TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua mantan presiden RI yakni Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan ikut hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI/DPD RI, dan Rapat Paripurna DPR RI tentang RAPBN 2022 pada Senin (16/8/2021) ini.

Keduanya akan hadir secara virtual bersama tamu undangan lainnya.

"Undangan yang mengikuti secara virtual antara lain dua mantan presiden yakni, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono," kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangannya, Minggu (15/8/2021).

Selain dua mantan presiden itu kata Dasco, empat mantan wakil presiden RI juga turut hadir secara virtual dalam acara tersebut.

Mereka di antaranya Try Sutrisno, Hamzah Haz, Jusuf Kalla, dan Boediono.

Selain itu ada pula dua mantan Ketua MPR, empat mantan Ketua DPR, dan empat mantan Ketua DPD yang juga dijadwalkan hadir secara virtual.

Lalu hadir juga secara virtual sebanyak 540 anggota DPR dan 124 anggota DPD.

"103 duta besar/perwakilan negara sahabat, 8 pimpinan BPK, 9 jajaran Mahkamah Agung (MA), 7 orang jajaran Mahkamah Konstitusi (MK), 6 orang jajaran Komisi Yudisial (KY), dan 34 gubernur se-Indonesia," kata dia.

Dasco menyebut pelaksanaan sidang tahunan MPR digelar secara sederhana dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat mengingat situasi pandemi Covid-19.

Secara keseluruhan, jumlah undangan Sidang Tahunan MPR RI mencapai 1.125 undangan, terdiri dari 60 undangan yang hadir secara fisik, 975 undangan yang hadir secara virtual, dan 90 undangan streaming.

60 orang yang hadir langsung itu di antaranya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Lalu pimpinan DPR sebanyak 5 orang, pimpinan MPR (10 orang), ketua fraksi/kelompok DPD (10 orang).

Lalu, ketua fraksi di DPR sebanyak 9 orang, pimpinan DPD (4 orang), perwakilan subwilayah (4 orang), serta pimpinan lembaga negara (Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua KY) juga akan hadir langsung.

"Selain itu dari unsur pemerintah, di antaranya Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Marives, Menteri Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Panglima TNI, dan Kapolri," kata dia.

"Pada sidang tahunan besok akan melakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat, dimana terdapat kewajiban tes PCR untuk memasuki ruang sidang," tambahnya.

Baca juga: Ketika Puan Cek Kesiapan Parlemen Gelar Pidato Kenegaraan

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan acara kenegaraan di parlemen tahun ini akan berjalan lebih singkat karena jeda sesi pertama dan kedua hanya hitungan menit.

"Sekitar jam 12 acara dijadwakan sudah selesai. Saya sebagai Ketua DPR RI yang akan menutupnya," ujar Puan.

Sementara itu Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan Sidang Tahunan MPR RI akan diselenggarakan di Gedung Nusantara Komplek MPR/DPR, Senin (16/8/2021) pukul 08.30 WIB.

Dalam sidang tersebut Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugasnya selama setahun terakhir dalam Sidang Tahunan MPR.

Hal itu bertujuan agar rakyat bisa mengetahui sejauh mana kinerja lembaga pemerintahan atau lembaga negara selama setahun terakhir ini.

Pihak Istana juga memastikan Presiden Jokowi akan menghadiri secara langsung agenda Sidang Tahunan MPR hari ini.

"(Presiden) datang fisik," kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono saat dihubungi, Minggu (15/8/2021).

Dia mengatakan bahwa yang hadir dalam Sidang Tahunan MPR tersebut akan sangat dibatasi, mengingat Sidang Tahunan MPR kali ini masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Presiden Jokowi juga diagendakan akan menyampaikan dua pidato pada sidang tahun ini.

Pidato pertama adalah Pidato Presiden RI dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2021.

Kemudian, pidato kedua adalah Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

Terkait pidato yang akan disampaikan Presiden Jokowi, pakar Hukum Pidana Prof Romli Atmasasmita mengharapkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi itu dapat menegaskan hukum di Indonesia harus memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

"Agar ditegaskan dalam pidato presiden bahwa hukum Indonesia harus memiliki ciri keindonesiaan yang bertujuan tidak hanya kepastian hukum yang adil, namun juga dapat memberikan kemanfaatan bagi bangsa dan negara," kata Romli, saat dihubungi, Sabtu (14/8/2021).

Baca juga: Utamakan Kesehatan, Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Rayakan HUT RI Lewat RDI

Romli mengingatkan, tujuan hukum di Indonesia yang utama adalah dapat menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Selain itu, ia mengharapkan presiden juga dapat menegaskan bahwa tegaknya hukum di Indonesia tergantung dari kekuatan ideologi Pancasila di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Harapan selanjutnya, kata dia, juga diperlukan pemikiran Pancasila di dalam program legislasi nasional (prolegnas) yang mampu menemukan inovasi hukum yang responsif atas perkembangan nilai keadilan dalam masyarakat.

Termasuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang adil.

Lalu juga proporsional dengan kondisi dan situasi negara di tengah-tengah perkembangan globalisasi, yang selain berdampak positif juga harus dapat mengantisipasi dampak negatif yang menghambat kesejahteraan nasional.

Sedangkan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung berharap agar Presiden Jokowi memberi semangat kepada para tenaga kesehatan (nakes) melalui Pidato Kenegaraan.

"Saya harap Jokowi memberi semangat kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada jajaran pemerintah, dan terutama tenaga kesehatan di Pidato Kenegaraannya," kata Doli dalam keterangannya.

Menurut Doli, penting bagi seorang presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Indonesia untuk memberi semangat dan dukungan kepada para tenaga kesehatan agar bisa menghadapi pandemi Covid-19.

Menurut politisi Partai Golkar itu, pandemi Covid-19 adalah sebuah medan perang bagi Indonesia dengan tenaga kesehatan sebagai tentara di lini terdepan.

Namun, tenaga kesehatan tidak bisa bekerja sendiri untuk melindungi serta menyelamatkan masyarakat Indonesia dalam peperangan ini.

Dengan dukungan yang diberikan oleh presiden, jajaran pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia, Doli berharap para tenaga kesehatan dapat memenangkan perang dan memerdekakan Indonesia dari pandemi Covid-19.

"Sehingga kita bisa segera bebas dari pandemi Covid-19," ucapnya.(tribun network/den/dit/dod)