Survei Charta Politika 62,4% Publik Puas Kinerja Jokowi-Ma'ruf, Anggota DPR: Bisa Jadi Vitamin
Irma mengatakan usaha pemerintah dalam menyelaraskan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi membuahkan hasil baik
Editor: Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei Charta Politika menyebut 62,4% responden puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf di masa pandemi. Survei dilakukan pada 12-20 Juli, melibatkan 1.200 responden di seluruh wilayah Indonesia.
Terkait hal itu Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara(BAKN) DPR, Hendrawan Supratikno meminta pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diminta jangan cepat puas dengan capaian-capaian selama ini.
Tantangan ke depan akan semakin berat, karena dampak pandemi covid-19.
"Situasi kondisi yang kita hadapi tidak mudah. Dalam situasi kondisi ini, hasil survei yang baik tentu harus dijadikan vitamin untuk bekerja lebih keras. Good is not enough when better is possible," kata Hendrawan dalam pernyataannya, Senin(16/8/2021) dinihari.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengatakan tidak ada penyebab tunggal kepuasan masyarakat.
Baca juga: Semangat Kemerdekaan dan Perjuangan Para Pahlawan Indonesia Menjadi Inspirasi
Menurut dia, salah satu faktor yang membuat masyarakat optimistis adalah terkendalinya situasi kondisi sosial politik.
Dia mengapresiasi sinergi TNI dan Polri yang berhasil menjaga stabilitas keamanan.
Kalau ada yang menilai pemerintah gagal sampai meminta Jokowi mundur, menurut Hendrawan itu muncul dari kelompok yang mau memanfaatkan situasi kondisi untuk keuntungan politik partisan.
"Di mana-mana selalu ada kelompok-kelompok tersebut," tutur Hendrawan.
Baca juga: Terima Togi Simorangkir, NasDem: Presiden Peka Dengar Aspirasi Orang-orang Kecil
Sementara itu Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan usaha pemerintah dalam menyelaraskan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi membuahkan hasil baik.
Irma menilai kinerja pemerintah dalam menetapkan regulasi yang kemudian mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menurunkan kasus Covid-19 secara terukur dengan percepatan pelayanan vaksinasi salah satu indikator kesuksesan kinerja pemerintah.
Irma mengingatkan bahwa kasus Covid-19 merupakan pandemi.
Bukan hanya Indonesia yang kesulitan memutus mata rantai penyebarannya.
Sejauh ini semua negara di dunia masih belum mampu menyelesaikan pandemi.
"Saat ini Indonesia alhamdulillah mulai bisa step by step memutus mata rantai penyebarannya, tetapi ekonomi tidak ambruk, bahkan pertumbuhannya semakin baik. Tentu dengan demikian makin tidak ada satupun alasan yang dapat menjatuhkan Jokowi," tegas Irma.
Menurut Irma, kelompok yang menilai pemerintah gagal dan meminta Jokowi mundur itu tidak bekerja, hanya bisa mempolitisasi kesulitan negara dan bangsa. Dia yakin desakan Jokowi mundur tidak mempengaruhi kinerja pemerintah.
Ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2021 tumbuh sebesar 7,07% (yoy), tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Ini sekaligus mencatatkan rekor pertumbuhan triwulanan tertinggi sejak Krisis Subprime Mortgage, bahkan lebih tinggi dari negara peers.
Pertumbuhan tersebut dicapai pada saat kasus aktif Covid-19 rata-rata selama Triwulan II-2021 yang tercatat sekitar 113.218 kasus.(Willy Widianto)