Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai langkah pemerintah yang menurunkan tarif tertinggi pemeriksaan Covid-19 melalui metode Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) sudah tepat.

Dengan kebijakan itu, Bamsoet mengatakan bisa memperbanyak testing tanpa perlu menambah beban pengeluaran masyarakat. 

"Langkah Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Kesehatan untuk menurunkan harga satu kali test PCR dari kisaran harga Rp 700 ribu sampai Rp 1 juta, menjadi Rp 495.000 untuk wilayah Jawa dan Bali serta Rp 525.000 di luar Jawa dan Bali, sudah sangat tepat," kata Bamsoet melalui keterangannya, Selasa (17/8/2021). 

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, selain menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah juga perlu kerja keras agar target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2022 yang mencapai Rp 2.708,7 triliun bisa terealisasi dengan baik.

Baca juga: Harga Tes PCR di Bandara Soetta dan Husein Sastranegara Turun Menjadi Rp 495 Ribu

Pemerintah menargetkan, dana tersebut didapatkan dari penerimaan pajak Rp 1.506,9 triliun (naik 9,5 persen dari prospek tahun 2021), cukai rokok Rp 239,92 triliun (naik 11,9 persen dari prospek tahun 2021), penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 333,2 triliun, dan defisit anggaran Rp 868,0 triliun (4,8 persen PDB). 

"Pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar itu untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 770,4 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri dari anggaran perlindungan sosial Rp 427,5 triliun, anggaran kesehatan Rp 255,3 triliun, anggaran infrastruktur Rp 384,8 triliun dan anggaran pendidikan Rp 541,7 triliun," ucap Bamsoet. 

Bamsoet mengatakan, di tahun 2022 pemerintah juga harus mendatangkan lebih banyak investor guna membuka banyak lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. 

Pada periode Januari hingga Juni 2021, realisasi investasi Indonesia, tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan, sedikitnya telah mencapai Rp 442,8 triliun. 

"Sebanyak 51,5 persen di luar Jawa dan 48,5 persen di Jawa, serta mampu menyerap lebih dari 620.000 tenaga kerja Indonesia. Kita harus mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang menargetkan di bulan mendatang investasi bisa mencapai Rp 900 triliun, sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja," ujar Bamsoet. 

Bamsoet menambahkan, pemerintah juga tidak boleh melupakan sektor UMKM, khususnya dalam mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas UMKM. 

Tercatat hingga Agustus 2021, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM di Indonesia yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik. 

"KIta tidak boleh berpuas diri. Digitalisasi UMKM dalam perdagangan digital jumlahnya harus terus bertambah. Pada tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp 253 triliun. Diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 330,7 triliun tahun 2021. UMKM harus mendapat porsi besar dalam besarnya perdagangan digital tersebut," pungkas Bamsoet.