TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mahyudin menyampaikan refleksi dalam rangka HUT ke-76 Republik Indonesia.

Mahyudin menyoroti upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Dia mengatakan, upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19, dengan lahirnya Undang-Undang No 2 Tahun 2020  memberi ruang bagi pemerintah untuk dapat mengubah postur APBN melalui refocussing anggaran.

"Untuk mendukung kebijakan yang dapat dengan cepat berganti dan sangat dinamis sesuai dengan kondisi dan eskalasi penyebaran Covid-19, perlu dicatat pilihan-pilihan kebijakan yang diambil itu cukup sulit," kata Mahyudin kepada wartawan, Selasa (17/8/2021).

Namun, lanjut Mahyudin, di tengah kerja keras pemerintah mencegah dan menghambat laju penyebaran Covid-19 dengan memobilisasi segala potensi yang dimiliki, tidak luput dari kritikan, masukan, saran dan pendapat dari berbagai kalangan yang saling bersahutan bagai katak di musim hujan.

Baca juga: Hidayat Nur Wahid Serukan Persatuan Umat Merawat Kemerdekaan RI

Tentunya semua itu perlu didengar dan diperhatikan sebagai masukan untuk perbaikan kebijakan selanjutnya.

Namun ada juga sebagian dari kita memanfaatkan keadaan tersebut dengan menimbun dan memperdagangkan berbagai kebutuhan penanganan Covid-19.

"Penjualan masker, tabung oksigen dan obat-obatan dengan harga yang tidak terkendali dan mengutak-atik harga peti mati untuk pemulasaran jenazah korban Covid-19," ucapnya.

Di sisi lain, Mahyudin menyoroti adanya pejabat negara setingkat menteri menjadi terdakwa atas dugaan korupsi bantuan sosial untuk masyarakat.

Di titik inilah kenangan dan kisah heroik 76 tahun yang lalu itu kembali hadir, bangsa ini pernah terperangkap dalam kubangan penjajahan demikian lama.

Baca juga: Mengibarkan Optimisme Kebangsaan: Peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2021

"Kesadaran akan senasib sepenanggungan memberi energi besar lahirnya jiwa patriot, kebersamaan dan kegotongroyongan menjadi senjata ampuh dalam memobilisasi segenap potensi untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Mahyudin mengajak semua pihak merenung, gotong royong itu, lahir dari rahim ibu pertiwi tumbuh dan berkembang secara alamiah dalam masyarakat, gotong royong adalah intisarinya Pancasila, yang seringkali diucapkan dan perdengarkan sebagai warisan luhur bangsa.

"Masihkah ada gotong royong itu? karena seharusnya dalam perkara inilah kita saling menguatkan, bergandengan tangan, melangkah bersama, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Dalam urusan ini pula seharusnya rasa empati dan kasih pada sesama dipertaruhkan," ujarnya.

"Momentum ini menggugah  pribadi kita masihkah gotong royong bersemayam dalam sanubari ataukah hanya tinggal sebagai cerita penghantar tidur anak cucu kita kelak dihari nanti," pungkasnya.