Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku mengantongi bukti baru terkait 2 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang tidak memenuhi syarat.

Bukti tersebut adalah surat hasil pertimbangan DPD RI terkait pemilihan calon anggota BPK RI Tahun 2021 - 2026. Surat tersebut sah dan telah ditandatangani oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti.

"Kita mendapat bukti kuat bukti baru bahwa 2 orang yang kita permasalahkan, Nyoman dan Soeratin dari Kemenkeu tidak memenuhi syarat karena dalam 2 tahun terakhir masih menjabat di pengelolaan anggaran," kata Boyamin usai menghadiri sidang di PTUN Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Dalam surat tersebut, DPD RI memberi tanda bintang pada nama Nyoman Adhi Surayadnyana dan Harry Z. Soeratin. Keduanya dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 13 huruf j.

Baca juga: Pertimbangan DPD Soal Seleksi Calon Anggota BPK Dinilai Sudah Tepat, Ini Alasannya

Pasalnya keduanya terbukti belum 2 tahun melapas jabatan di lingkungan pengelolaan keuangan negara.

"Oleh DPD yang ditandantangani pak La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan bahwa 2 orang tersebut memang tidak memenuhi syarat. Ini dikasih tanda bintang oleh DPD," terang Boyamin.

"Di sini dinyatakan tidak memenuhi syarat formil karena tidak sesuai pasal 13 huruf j, dalam 2 tahun terakhir belum meninggalkan jabatan di lingkungan pengelolaan keuangan," sambungnya.

Atas hal itu, Boyamin yakin bahwa terjadi proses yang tidak memenuhi syarat dalam seleksi calon anggota BPK. Sehingga ia meminta DPR segera menggugurkan 2 nama tersebut dalam waktu dekat, atau maksimal saat pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan pada September 2021, di DPR RI.

"Jadi dengan demikian saya merasa yakin bahwa proses di KPK itu tidak memenuhi syarat, dan sehingga sebenarnya DPR bisa menggugurkan atau maksimal nanti pada fit and proper test pada September 2021 untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat," pungkasnya.

Gugatan MAKI

Seperti diketahui, MAKI dan LP3HI melayangkan gugatan melawan Ketua DPR Puan Maharani dalam hal hasil seleksi calon pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga 2 calon tidak memenuhi syarat.

Baca juga: Komite IV DPD RI Lanjutkan Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI

“Obyek gugatan adalah Ketua DPR Ibu Puan Maharani telah menerbitkan Surat Ketua Dewan Perwakilam Rakyat Republik Indonesia nomor PW/09428/DPR RI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 kepada Pimpinan DPD RI tentang Penyampaian Nama-Nama Calon Anggota BPK RI berisi 16 orang,” terang Boyamin.

Berdasarkan CV Nyoman Adhi Suryadnyana, pada periode 3-10-2017 sampai 20-12-2019 yang bersangkutan adalah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III), yang notabene adalah pengelola keuangan negara (Kuasa Pengguna Anggaran/KPA).