Direktur Eksekutif Political and Policy Public Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan, tidak perlu adanya amandemen untuk jabatan presiden.

Sebab, menurutnya, amandemen tersebut justru menghalangi penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Tak perlu ada amandemen untuk jabatan presiden. Saya yakin ini akan mengganggu penanganan Covid-19. Ini kepentingan politik mereka yang rakus kekuasaan," kata Jerry saat dihubungi Tribunnews, Kamis (18/8/2021).

Dia mempertanyakan, mengapa ketika Presiden Jokowi dan rakyat menolak, beberapa legislator di Senayan justru ngotot memajukan isu ini.

"Mau dipaksakan tak dikehendaki rakyat. Jadi presiden dan rakyat menolak, kenapa para legislator mau ngotot memajukan agenda ini?" ujarnya.

Baca juga: Anggota Komisi II DPR Tepis Isu Pemilu Diundur Jadi 2027 

Dia mengatakan, seharusnya para anggota dewan harus melihat secara konstekstual.

Hal mana yang urgent dan yang bukan, apa yang perlu direvisi dan yang tidak.

"Paling penting jangan bohongi publik dengan ide sesat tersebut. Kalau amanah konstitusi sudah diobok-obok, bahaya."

"Ini sistem sosialis dan dipakai oleh Partai Demokrat Progresif di Amerika Serikat," katanya.

"Mereka ingin membekukan polisi, menambah 5 hakim di Supreme Court (SCOTUS) sampai anggaran Infrastruktur $3,5 Triliun. Bahkan, mereka memasukan 1 juta imigran ilegal tak berdokumen ke Amerika," jelasnya.

Wacana Pemilu Mundur ke 2027 Tak Pernah Disebut di Partai Golkar

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut, belum pernah ada di partainya wacana soal dimundurkannya Pemilu dari tahun 2024 ke tahun 2027.

Menurutnya, untuk memundurkan pagelaran lima tahunan itu, butuh amandemen terhadap UUD 1945.

"Saya selalu mengatakan amandemen UU 1945 membutuhkan energi dan konsolidasi yang besar."