Sekjen PKS Nilai Wacana Amendemen UUD 1945 Saat Ini Tidak Tepat
PKS rencana amendemen Konstitusi UUD 1945 pada saat ini tidaklah tepat dan tidak peka pada situasi yang masih pandemi.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al-Habsy menilai rencana amendemen Konstitusi UUD 1945 pada saat ini tidaklah tepat.
Menurut Habib Aboe, rakyat sedang menghadapi duka dan kesusahan.
Banyak rakyat yang ditinggal wafat sanak saudara, banyak juga yang sedang berjuang melawan covid-19, belum lagi banyak sekali yang berjuang bertahan hidup ditengah himpitan ekonomi.
"Jika saat ini membahas amandemen UUD 1945 seolah tidak peka dengan situasi ini, apalagi ketika yang dibahas adalah penambahan masa jabatan presiden. Jika dipaksakan rakyat tentu akan melihat ada pihak yang lebih mementingkan kekuasaan dari pada nasih rakyat," kata Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini kepada wartawan, Kamis (19/8/2021).
Baca juga: Amandemen UUD 1945 di Tengah Pandemi Covid-19 Dinilai Tidak Relevan
Habib Aboe menegaskan, pada situasi seperti saat ini, seharusnya semua elemen bangsa fokus dan berupaya untuk menangani pandemi.
Baik dalam layanan kesehatan untuk mengurangi risiko kematian akibat covid-19, maupun dalam upaya pemulihan ekonomi agar rakyat bisa makan dan bertahan hidup di tengah PPKM.
"Dari pada membahas amandemen UUD 1945, lebih urgen jika saat ini kita menyiapkan roadmap jangka panjang penanganan Covid-19. Karena kita pahami Salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Jadi tidak ada yang lebih penting dari pada keselamatan rakyat, ini harus kita pegang teguh," ujar Anggota Komisi III DPR RI tersebut.
Baca juga: PKS: Amandemen UUD 1945 Saat Ini Tidak Tepat, Rakyat Sedang Susah
Baca juga: Wacana Amandemen Terbatas, Zulhas: Tidak Ada Pembahasan Presiden Tiga Periode
Ia menilai, road map jangka panjang Indonesia dalam menangani covid-19 ini sangat diperlukan agar kebijakan dalam pandemi ini jelas peta jalannya.
Jangan sampai rakyat melihat penanganan pandemi hanya berganti ganti nama saja tanpa orientasi yang jelas.
"Karenanya keberadaan roadmap jangka panjang penanganan pandemi merupakan kebutuhan mendesak saat ini," tandasnya.
