Diskusi Dengan Dewan Pers, Mahfud MD Tegaskan Kekuasaan Pemerintah Adalah Residu Dari Hak Asasi
Mahfud MD menegaskan kemerdekaan pers di era pascareformasi memiliki landasan yang semakin kuat.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan kemerdekaan pers di era pascareformasi memiliki landasan yang semakin kuat.
Hal itu karena di era sekarang khususnya sesudah amandemen UUD 1945, kekuasaan pemerintah hanyalah residu dari hak asasi.
Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat berdiskusi dengan Dewan Pers secara daring, Jumat (20/8/2021).
"Hak asasi diberikan semua, lalu pemerintah diberi sisanya sedikit untuk mengatur. Nah era ini menjadi tantangan baru bagi kemerdekaan pers tanah air," kata Mahfud dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam, Jumat (20/8/2021).
Mahfud mengatakan sebelum reformasi yang terjadi adalah sebaliknya yakni hak asasi merupakan residu dari pemerintah.
Dulu, kata Mahfud, wartawan kerap ditangkap, dibredel, dan dilarang membeli kertas kepada pemerintah.
Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Serta Seluruh Panitia Siap Gelar PON XX dan Peparnas XVI di Papua
"Di zaman reformasi kita ubah, mengambil semua konvensi PBB tentang hak asasi," kata Mahfud.
Dalam konteks saat ini, menurutnya pemerintah sangat mengharapkan pers tetap melakukan tugasnya dengan baik sebagai lembaga yang melakukan kontrol sosial.
Karena itu, kata Mahfud MD, pers adalah mitra strategis pemerintah.
"Masukan, saran, dan kritik yang disampaikan publik di media massa adalah salah satu dasar pemerintah dalam pembuatan kebijakan," kata Mahfud.
Mahfud juga menyoroti beberapa tantangan bagi pers saat ini.
Tantangan utama bagi pers, menurutnya antara lain perkembangan teknologi.
Baca juga: Mahfud MD Sebut Korupsi Merupakan Musibah Bagi Suatu Negara
Dengan demikian, kata Mahfud, pers harus terus melakukan konvergensi untuk dapat bertahan hidup.
Mahfud juga berharap agar kualitas dan kompetensi para jurnalis dan pengelola media terus ditingkatkan.
"Dengan kualitas teknis dan etik yang baik, pers kita bisa menghindari terjadinya kesalahan kutip, judul yang tidak sesuai dengan isi berita, data tidak akurat, narasumber yang tidak kredibel, atau mencampurkan fakta dengan opini," kata Mahfud.
