Tribun

Komnas HAM Sebut Saat Pemilu 2019 Sosialisasi Bagi Penyandang Disabilitas Tak Maksimal

Sejumlah tempat yang ditinjau Komnas HAM juga didapati adanya fasilitas belum ramah akses pemilih disabilitas.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Komnas HAM Sebut Saat Pemilu 2019 Sosialisasi Bagi Penyandang Disabilitas Tak Maksimal
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Ketua Tim Pemilu Komnas HAM, Hairiansyah. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM Hairiansyah mengatakan pendataan dan sosialisasi kepada para penyandang disabilitas belum dijalankan maksimal oleh penyelenggara pemilu di pesta demokrasi tahun 2019 silam.

Hal ini disampaikan Hairiansyah dalam diskusi daring bertajuk 'Persiapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024', Jumat (20/8/2021).

"Proses pendataan dan sosialisasi untuk penyandang disabilitas dari hasil pantauan masih belum maksimal dilakukan oleh penyelenggara pemilu," kata Hairiansyah.

Sebagai contoh, lanjut dia, Komnas HAM menemukan di Sulawesi Selatan tidak ada kampanye dan sosialisasi khusus kepada kelompok penyandang disabilitas.

Penyelenggara pemilu masih sebatas melakukannya kepada organisasi pemerhati, ketimbang ke para penyandang disabilitas secara langsung.

"Di Sulawesi Selatan tidak ada kampanye dan sosialisasi khusus kepada kelompok penyandang disabilitas secara langsung, dan bukan hanya kepada organisasi pemerhati," ucapnya.

Baca juga: Bawaslu: Pengakuan Negara atas Eksistensi Masyarakat Adat Sering Jadi Masalah dalam Pemilu

Selain itu, sejumlah tempat yang ditinjau Komnas HAM juga didapati adanya fasilitas belum ramah akses pemilih disabilitas.

Misalnya, penyandang disabilitas di Jawa Barat mengeluhkan proses Pemilu 2019 membuat bingung mereka karena ada 5 kertas suara yang harus dipahami.

Padahal template petunjuk pencoblosan hanya tersedia 2 contoh, yakni Presiden dan DPD.

Oleh karena itu, Komnas HAM berharap penyelenggara pemilu dapat melakukan simulasi pemilihan yang juga melibatkan para penyandang disabilitas secara langsung.

"Ini menjadi hal krusial, selain pencatatan kelompok rentan, juga adalah penyediaan TPS-TPS yang tidak ramah akses bagi kelompok disabilitas," terang Hairiansyah.

"Komnas HAM berharap penyelenggara pemilu melakukan simulasi pemilihan yang melibatkan para penyandang disablitas," sambungnya.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas