Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai tidak ada yang menjamin amendemen UUD 1945 hanya akan menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Menurutnya, dengan kondisi saat ini wacana amendemen UUD 1945 berisiko membuka kotak pandora.

Hal ini disampaikannya dalam diskusi virtual bertajuk 'Siapa Butuh Amendemen', Minggu (22/8/2021).

"Ya itu yang di-higlight oleh Bamsoet (Ketua MPR) dan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada kerumitan apa iya benar-benar kotak pandora enggak dibuka, apa iya hanya PPHN saja," kata Ari.

Hal itu semakin menguat, menurut Ari, apalagi kini terjadi penguatan oligarki, hegomoni kekuasaan transnasional, hingga lemahnya kontrol kekuasaan.

"Nah ketika oligarki begitu kuat tanpa intervensi tanpa kontrol tanpa kekuatan penyimbang, apalagi diikuti pelemahan demokrasi, kontrol yang sehat dari publik tidak ada. Apakah kita berani menyerahkan amandemen kepada penguatan oligarki hegomoni. Itu sangat berisiko menjadi bola liar," ucap Ari.

Baca juga: Formappi Nilai Tak Ada Konsep Terbatas dalam Amendemen UUD 1945

Lebih lanjut, Ari mengamini dan sepakat konstitusi bersifat dinamis.

Apalagi, Indonesia membutuhkan arah pembangunan nasional yang dituangkan dalam PPHN.

Tetapi, melakukan perubahan di kondisi krisis dan kritis itu sama saja menyerahkan republik pada stabilitas baru.

Baca juga: Sekjen PKS Nilai Wacana Amendemen UUD 1945 Saat Ini Tidak Tepat 

"Siapa yang butuh aeandemen pertanyaannya. Ya orang-orang yang hari ini berkuasa. Jelas, kekuasaan selalu ingin mempertahankan kekuasaan. Saya mencurigai siapa yang diutungkan mereka yang berkuasa hari ini siapa pun itu, mereka yang menjadi pemimpin hari ini," ujarnya.

Ditegaskan Ari, amendemen UUD 1945 memang perlu.

Tetapi kondisinya saat ini tidak tepat dan sebuah resiko besar jika melakukan amendemen.

Baca juga: Pakar Hukum Nilai Amendemen Perpanjangan Presiden 3 Periode Bisa Terjadi, Ini Alasannya

Sehingga, perlu ada ketegasan apa jaminan amendemen UUD 1945 tak melebar.

"Sehingga pertanyaan kunci apa jaminannya bahwa amandemen tidak akan membuka kotak pandora, bagaimana mencegah amandemen tidak menjadi bola liar politik," katanya.