Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi kesigapan dan keberhasilan Kementerian Luar Negeri yang telah berhasil mengevakuasi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) terdata di Afghanistan. 

HNW berharap WNI yang berhasil dievakuasi dari Afghanistan, agar setibanya mereka di Indonesia juga tetap mendapatkan hak-hak mereka sebagai Warga Negara. 

Sementara pejabat KBRI yang masih bertugas di Kabul agar terus dipastikan terjaminnya keselamatan dan kelancaran kerjanya sebagaimana janji Taliban. 

Selain itu, lanjutnya, semestinya evakuasi ini juga bukan berarti Indonesia melarikan diri dari tanggung jawab dalam keterlibatan untuk menghadirkan perdamaian dunia. 

Hal itu sebagaimana perintah Konstitusi, tetapi juga sebagai perwujudan dari amanat konstitusi yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia apalagi yang berada di daerah konflik, sebagaimana diatur juga dalam Pasal 21 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 

Baca juga: Proses Panjang di Balik Evakuasi Rahasia 26 WNI dari Afghanistan, Izin Mendarat Sempat Ditunda

"Kesigapan pemerintah untuk segera mengevakuasi WNI, sebagaimana sudah disuarakan oleh Pimpinan MPR dan Anggota DPR Komisi I yang membidangi urusan luar negeri, bahkan lebih cepat dan tanpa hambatan dibanding dengan proses evakuasi terhadap WNI di Wuhan saat awal masa pandemi Covid-19."

Baca juga: Cara Taliban Mengejek AS, Publikasikan Foto Mirip Iwo Jima di Media Sosial

"Ini tentu juga berkat hubungan baik Indonesia dengan para pihak di Afghanistan,” kata HNW melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (22/8/2021). 

Baca juga: JK Sebut Afghanistan di Bawah Kepemimpinan Taliban akan Berubah

Oleh karena itu, lanjut HNW, dengan mempertimbangkan hubungan baik yang sudah terjalin antara Indonesia dengan Afghanistan,maka sewajarnya Menteri Luar Negeri harus terus bersikap konstruktitf untuk mendorong masyarakat dunia membantu menyelesaikan masalah di Afghanistan. 

Dengan pendekatan yang oleh Menlu disebut sebagai Afghan-Led dan Afghan-Owned, yaitu dengan mengedepankan maslahat dan kepentingan Afghanistan dalam mewujudkan perdamaian dan solusi dengan melibatkan seluruh pihak di internal Afghanistan. 

"Sikap Menlu yang bijak ini penting disuarakan lebih serius dan lebih aktif melalui forum-forum internasional seperti di PBB maupun OKI," ucap HNW. 

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa pemerintah Taliban harus terus membuktikan secara terbuka kepada dunia bahwa sekarang Taliban siap melakukan kebijakan ke arah yang lebih baik, sebagaimana yang mereka buktikan memasuki dan menguasai Kabul dengan damai tanpa letusan senjata. 

Mereka juga harus merealisasikan janji-janji terbuka mereka terkait penghormatan terhadap hak-hak perempuan, pengampunan umum, jaminan keamanan warga asing. 

Serta tidak menjadikan Afghanistan sebagai tempat terorisme menyerang atau membahayakan warga dan negara Asing, termasuk tidak menjadikan Afghanistan sebagai daerah transaksi narkoba internasional. 

"Itu semua agar benar-benar dilaksanakan dengan serius, demi kebaikan dan kemaslahatan Bangsa dan Negara Afghanistan dan dampaknya pada hubungan dengan dunia dan masyarakat Internasional, dan juga citra Islam sebagai Agama yang Rahmatan lil alamin tapi sering disalahpahami dengan dikaitkan dengan teror dan terorisme, intoleransi, tak ramah perempuan dan lainnya,” pungkas HNW.