TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah terus mendukung UMKM agar bisa bangkit dan tetap eksis di tengah pandemi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM menyelenggarakan kegiatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (26/8). Kegiatan ini bertujuan agar Pemerintah Daerah serta Lembaga Penyalur KUR dan Penjamin KUR dapat turut mendorong penyaluran KUR dalam rangka untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Ini merupakan upaya Pemerintah yang seimbang antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. KUR saat ini bunganya disubsidi 3% sampai akhir tahun ini dan kami sedang bicara dengan OJK agar restrukturisasi ini bisa dilanjutkan. Jadi perbankan diharapkan dapat lebih mendorong usaha kecil, menengah dan mikro. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, jumlah kredit yang disalurkan untuk UMKM harus naik menjadi 30% tahun 2024, yang artinya dari total kredit, 30% adalah UMKM,” terang Menko Airlangga.

Upaya keras Pemerintah melalui program KUR dan berbagai indikator ekonomi yang menggambarkan tren perbaikan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q2-2021 sebesar 7,07% (yoy).

Selama masa pandemi, Pemerintah telah mengeluarkan relaksasi kebijakan KUR antara lain, peningkatan KUR tanpa agunan tambahan dari 50 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah, tambahan subisidi bunga KUR sebesar 6% pada tahun 2020 dan 3% pada tahun 2021, penundaan pembayaran angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR serta relaksasi persyaratan administrasi.

Pencapaian realisasi KUR pada masa pandemi tahun 2020 tercatat sebesar 198,53 triliun rupiah atau lebih baik dibandingkan pada masa sebelum Covid-19 yaitu sebesar 140,1 triliun rupiah (tahun 2019). Pada Januari 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021, realisasi KUR telah mencapai 167,19 triliun rupiah atau 58,66% dari target tahun 2021 sebesar 285 triliun rupiah (setelah perubahan target). Dana tersebut telah disalurkan kepada kepada 4,53 juta debitur.

Sesuai dengan kebijakan prioritas KUR tahun 2021, pelaksanaan KUR digunakan untuk mendukung korporatisasi petani dan nelayan, serta disalurkan kepada kelompok/klaster dengan skema KUR Khusus. Hingga 23 Agustus 2021, realisasi penyaluran KUR Pertanian telah mencapai 50,3 triliun rupiah atau 71,8% dari target 70 triliun rupiah.

Adapun realisasi KUR di Provinsi Sulawesi Tengah sejak Januari 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 telah mencapai 1,96 triliun rupiah kepada 51.539 debitur. Porsi penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2021 per sektor terbesar disalurkan pada sektor perdagangan (41,92%) dan disusul sektor pertanian, perburuan dan kehutanan (39,67%), dan jasa-jasa (10,49%).

“Pemerintah berharap dalam penanganan pemulihan ekonomi ini KUR bisa terus didorong. Apalagi Provinsi Sulawesi Tengah potensi hortikulturanya luar biasa,” kata Menko Airlangga.

Sektor pertanian merupakan salah satu andalan bagi perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut sejalan dengan penyaluran KUR pertanian jagung di provinsi tersebut sejak Januari 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 mencapai 36,05 miliar rupiah yang disalurkan kepada 1.662 debitur. Tiga daerah tertinggi yang menerima penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Buol (16,1 miliar rupiah), Kabupaten Parigi Moutong (4,01 miliar rupiah), dan Kabupaten Banggai (3,06 miliar rupiah).

"Khusus pertanian jagung, secara nasional KUR sejak Januari 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 telah mencapai 1,76 triliun rupiah yang disalurkan kepada 72.070 debitur," jelas Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah terus berkomitmen mengoptimalkan penyaluran KUR bersama stakeholders penyalur dan penjamin KUR yaitu Bank BRI, BNI, Mandiri, Askrindo, dan Jamkrindo.

“Jadi, Pak Gubernur, dari ini banyak yang bisa didorong melalui KUR. Dengan demikian banyak masyarakat bisa memanfaatkan,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara ini yakni Menteri Perindustrian, Gubernur Sulawesi Tengah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta perwakilan dari Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Jamkrindo, dan Askrindo.