TRIBUNNEWS.COM - Pegiat Anti Korupsi di Probolinggo, Syamsudin buka suara terkait penangkapan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana dan suaminya, Anggota DPR RI, Hasan Aminuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Menurut Syamsudin, dugaan praktik jual beli jabatan di Pemkab Probolinggo sudah berlangsung lama.

Bahkan, ia sudah sering melaporkan dugaan praktik tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Dahulu Janjikan Pemerintahannya Bebas Korupsi, Puput Tantriana Kini Malah Jadi Tersangka Kasus Suap

"Dalam pengamatan kami, tentu sudah lama kami temukan dugaan praktik-praktik jual beli jabatan ini."

"Kebetulan yang tertangkap saat ini praktik jual beli jabatan kepala desa."

"Sebelumnya kami juga sudah memberikan informasi kepada KPK ada juga jual beli jabatan di eselon II-IV," kata Syamsudin, dikutip dari tayangan Youtube tvOne, Selasa (31/8/2021).

Syamsudin mengaku telah melaporkan dugaan praktik jual beli jabatan sejak 27 Januari 2021 lalu.

Namun, ia menyebut laporannya belum ditindaklanjuti.

Hingga akhirnya, KPK merespons temuan tersebut dan telah menetapkan Puput Tantriana dan Hasan Aminuddin menjadi tersangka pada Selasa (31/8/2021).

Baca juga: FAKTA Bupati Probolinggo Puput Tantriana dan Hasan Aminuddin Jadi Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

"Temuan kami pada saat istrinya (PT) menjabat, sudah kami adukan ke KPK beberapa kali, namun mungkin pada saat itu belum menemukan bukti."

"Seingat saya sudah dari 27 Januari 2021 (melaporkan), dan setelah itu ada tiga kali pelantikan di eselon II, III dan IV," jelasnya.

Syamsudin juga mengatakan, sistem pemerintahan di Probolinggo tidak berjalan sesuai aturan setelah adanya politik dinasti yang dibangun oleh Hasan Aminuddin.

Bahkan, banyak sektor perekonomian dan bisnis juga telah dikuasai oleh anak buah Hasan Aminuddin.

"Ini dinasti yang luar biasa di Probolinggo karena suaminya ini menjabat (sebagai bupati) dua periode dari 2003-2013, kemudian diganti istrinya, selama dua periode."

"Semenjak dinasti ini, sistem pemerintahan tidak berjalan normal karena banyaknya sektor perekonomian dan bisnis dikuasai kelompok mereka," ungkap Syamsudin.

"Bahkan kami temukan di Parlemen Kabupaten Probolinggo, khususnya legislatif terkesan menjadi kacungnya dari penguasa ini, sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya," tambahnya.

Oleh sebab itu, Syamsudin menyebut, faktor sistem yang tidak berjalan baik tersebut membuat para oknum pejabat tertarik melakukan suap demi membeli jabatan.

Baca juga: Lima Camat Probolinggo Turut Terciduk Bersama Bupati Puput dan Suaminya yang Anggota DPR RI

Puput Tantriana Gemar Mutasi ASN Probolinggo

Diberitakan Surya.co.id sebelumnya, Bupati Probolinggo, Puput Tantriana yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Probolinggo disebut sering melakukan mutasi ASN di Pemkab Probolinggo.

Berdasarkan data yang dihimpun, saat belum genap setahun menjabat sebagai Bupati Probolinggo, Puput Tantriana sudah melakukan 4 kali rotasi jajaran ASN di bawahnya.

Rotasi jabatan yang terakhir dilakukannya bahkan terjadi pada satu bulan yang lalu.

Sebanyak tiga ASN eselon II dan 15 ASN eselon III telah dirotasi oleh istri mantan Bupati Probolinggo ini.

ASN Pemkab Probolinggo yang dirotasi tersebut di antaranya:

Tiga ASN eselon II

- R Umar sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan

- Hengky Cahyo Saputra sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan

- Taufik Alami sebagai Kepala Dinas Perhubungan

Baca juga: Dukung KPK, Anggota LSM Aksi Cukur Gundul Rayakan Operasi Senyap Bupati Puput Tantriana Sari

15 ASN eselon III

- Ferry Pribadi sebagai Camat Krucil

- Imron Rosadi sebagai Camat Pakuniran

- Teguh Prihantoro sebagai Camat Tiris

- Febria Hidayat sebagai Camat Kotaanyar

- Selviningtyas sebagai Camat Dringu

- Mariyono sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan & Kearsipan

- Maliki sebagai Dinas Sosial

- Suud Maheli sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa Sekretaris Daerah

- Soeharto sebagai Sekretaris Dinas PUTR

- Raden Retno sebagai Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman

- Juhono sebagai Kepala Bagian Adminitrasi

- Muhammad Abdi Utoyo sebagai Kepala Tata Ruang Dinas PUTR

- Asrul Bustani sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUTR

- Nasir sebagai Sektoris Dinas Peizinan & Perdagangan

(Tribunnews.com/Maliana, Surya.co.id/Tony Hermawan)

Baca berita lainnya terkait OTT KPK di Probolinggo.