Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum YLBHI Asfinawati mengungkapkan, era pemerintahan atau rezim yang otoriter tidak akan senang dengan segala bentuk kebebasan, termasuk kebebasan akademis.

Hal itu diungkapkan Asfinawati dalam diskusi bersama LP3ES bertajuk 'Kebebasan Akademik dan Intervensi Kekuasaan' yang dilakukan secara daring.

"Dalam kaitan kekuasaan dengan kebebasan akademis, rezim otoritarian pasti tidak akan senang dengan kebebasan, baik kebebasan bicara ataupun kebebasan pikiran," kata perempuan yang karib disapa Asfin, dikutip Rabu (1/9/2021).

Lebih lanjut kata dia, bentuk kebebasan yang tidak disenangi itu berpengaruh terhadap pengendalian berpikir kritis.

Kata Asfin, pengendalian pikiran kritis tersebut bahkan terjadi dari zaman ke zaman.

Untuk di Indonesia, pengendalian pikiran kritis itu terjadi sejak pasca-reformasi.

Baca juga: YLBHI: Diskriminatif, Tidak Semua Pegawai KPK di Profiling untuk TWK

"Pengendalian pikiran kritis bahkan terjadi paska-reformasi di Indonesia," tuturnya.

Menurut dia, kecenderungan kepemimpinan pemerintah untuk mengendalikan pikiran masyarakat pasti selalu ada dan tak lekang oleh zaman.

Hanya saja, kata dia, kadar otoriterianisme dari setiap pemimpin satu ke pemimpin yang lainnya saja yang berbeda.

Dirinya menyatakan, secara terkonsentrasi ada kekhwatiran tentang pemikiran kritis yang dituangkan dalam wujud penyampaian atau kebebasan.

Di mana kata dia, dalam kebebasan yang termasuk kebebasan publik dan kebebasan mendapatkan informasi itu pasti akan memerdekakan pikiran, akan tetapi hal itu justru ditakuti rezim otoriter.

Baca juga: YLBHI: RUU KUHP Baru Berpotensi Tindakan Merekam Persidangan Dilarang Hakim

"Kebebasan akademis pasti akan memerdekakan pikiran dan kebebasan pada umumnya, termasuk kebebasan publik untuk mendapatkan informasi agar pikiran kita lebih merdeka. Tapi justru kemerdekaan itulah yang ditakuti oleh rezim-rezim otoriter," ujarnya.