Tribun

Pelecehan dan Bullying di Kantor

Dugaan Pelecehan Seksual di KPI, PSI Minta KPI Jangan Hanya Galak Sama Spongebob

Dara mengatakan sebanyak 57% korban kekerasan seksual mengaku tak ada penyelesaian dalam kasus mereka.

Editor: Hasanudin Aco
Dugaan Pelecehan Seksual di KPI, PSI Minta KPI Jangan Hanya Galak Sama Spongebob
Ist
Juru Bicara PSI, Dara Nasution. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menyarankan pemerintah dan DPR untuk membubarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait dugaan pelecehan seksual dan bullying yang diduga terjadi antar pegawainya.

Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara PSI, Dara Nasution pada Rabu (2/9/2021).

"Dugaan pelecehan seksual dan bullying di lembaga negara yang didanai pajak mesti ditanggapi secara serius. KPI harus bergerak cepat menginvestigasi kejadian ini dan membawanya ke jalur hukum apabila terbukti. Jangan cuma galak dan gercep (gerak cepat) kalau menyensor film kartun Spongebob," ujar Dara.

Dara juga menyayangkan KPI yang terkesan lamban dalam memproses kasus ini.

"Dari keterangan korban, peristiwa kekerasan seksual dan bullying itu sudah terjadi dari tahun 2015 dan korban sudah mengadu kepada pimpinan di tahun 2017. Ini sudah tahun 2021, KPI melakukan apa saja aja selama empat tahun sehingga korban harus mencari keadilan lewat medsos? Saya kira sebaiknya lembaga ini dibubarkan saja," ujar Dara.

Baca juga: Diduga Korban Pelecehan Seksual di KPI, Pegawai MS Tak Berniat Selesaikan Kasus secara Kekeluargaan

Pernyataan ini dibuat menanggapi dugaan kekerasan seksual dan bullying yang dilakukan oleh pegawai KPI terhadap korban MS di lingkungan kantor KPI Pusat di Jakarta.

Dugaan ini ramai ketika korban MS mengunggah ceritanya melalui media sosial.

Dara juga mengapresiasi keberanian korban untuk bersuara dan mencari keadilan atas kekerasan yang menimpanya.

"Keberanian korban MS harus kita apresiasi. Di media sosial, banyak yang menuduh korban hanya cari perhatian dan malah membully korban karena ia laki-laki. Tapi, kita mesti lihat, ia sudah menempuh segala macam cara untuk mencari keadilan tapi hasilnya nihil. Bahwa korban sampai harus bersuara di media sosial adalah bukti bahwa penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia belum optimal," ujar Dara.

Ia menyinggung Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang dilakukan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada 2020.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas