Tribun

Pelaksanaan Pemilu Jangan Sekadar Jadi Instrumen Demokrasi

Ia mengatakan pelaksanaan pemilu 2024 nantinya jangan hanya sekedar menjadi instrumen demokrasi semata.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Pelaksanaan Pemilu Jangan Sekadar Jadi Instrumen Demokrasi
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan pelaksanaan pemilu 2024 nantinya jangan hanya sekedar menjadi instrumen demokrasi semata.

Melainkan juga harus dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat sehingga cita-cita Indonesia yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur tercapai. 

"Pelaksanaan pemilu tidak boleh sekedar menjadi instrumen demokrasi tapi juga harus linear dengan cita-cita atau visi pembangunan Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur," ujar Karyono, dalam webinar 'Memotret Persiapan Pemilu 2024: Tahapan, Strategi dan Prediksi', Kamis (2/9/2021). 

Karyono turut menyoroti perbincangan seputar pelaksanaan pemilu 2024 yang semakin hari semakin menguat, membanjiri media massa dan media sosial. 

Pelaksanaan pemilu tersebut juga menjadi sorotan publik karena bisa jadi dilaksanakan dalam pandemi, mengingat belum pastinya kapan pandemi berakhir. Selain itu perbincangan bursa calon presiden juga memenuhi ruang publik.

Baca juga: Meski Ada Wacana Amendemen, Komisi II DPR Pastikan Pemilu Tetap Digelar Tahun 2024 

"Tiap hari kita dicekoki dengan gegap gempita capres, pergulatan politik dan sebagainya. Seolah-olah saat ini sudah memasuki masa kampanye. Padahal tahapan pemilu masih dalam pembahasan di parlemen, masih digodok oleh DPR, pemerintah bersama dengan penyelenggara pemilu," ungkapnya. 

Di saat bersamaan, justru muncul wacana jabatan presiden tiga periode, wacana pemunduran jadwal pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden. Berbagai isu tersebut tentu menimbulkan pertanyaan publik mana yang benar. 

Selain itu, begitu banyak pertanyaan yang menghampiri publik terkait pelaksanaan pemilu 2024 nantinya.

Seperti skema penyelenggaraan pemilu di masa pandemi, bagaimana langkah penyelenggara dalam mencegah politik identitas yang diwarnai isu SARA, hingga masalah money politic dan berbagai modus Pelanggaran lainnya. 

"Sejumlah tantangan tersebut tentu harus diantisipasi oleh pemerintah, DPR, maupun penyelenggara pemilu. Pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi itu merupakan keniscayaan yang harus terus menerus dilaksanakan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya evaluasi. Sudahkah esensi dari pemilu yaitu mempercepat kesejahteraan rakyat sudah terealisasi? Sudahkah simetris antara pemilu dengan kesejahteraan rakyat? Sudahkah presiden, anggota DPR, DPRD sudah melaksanakan janji-janjinya selama kampanye?" tegas Karyono.

Baca juga: Bawaslu: Pengakuan Negara atas Eksistensi Masyarakat Adat Sering Jadi Masalah dalam Pemilu

"Kemudian apakah sudah bisa dipastikan kebijakan pemerintah daerah berbanding lurus atau sinergi dan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat. Jangan-jangan yang terjadi malah ada disparitas atau kesenjangan antara pemerintah pusat dengan daerah, dan berjalan sendiri-sendiri. Seperti kasus dalam penanganan pandemi misalnya. Melihat situasi dan kondisi tersebut tidak ada jaminan bahwa kebijakan presiden akan dilaksanakan oleh kepala daerah. Jika hal ini terus terjadi tentu pembangunan di daerah akan sulit mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan rakyat. Hal inilah yang harus dipikirkan bersama, harus dilakukan evaluasi," tandasnya. 

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas