Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

PKS Kecam Rencana Vaksin Booster Berbayar bagi Peserta BPJS Non PBI 

Anis Byarwati mengecam pembiayaan vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga berbayar bagi peserta BPJS non penerima bantuan iuran (PBI). 

PKS Kecam Rencana Vaksin Booster Berbayar bagi Peserta BPJS Non PBI 
dok. DPR RI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati mengecam pembiayaan vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga berbayar bagi peserta BPJS non penerima bantuan iuran (PBI). 

Sebab, pembiayaan vaksinasi booster peserta BPJS Kesehatan PBI akan dibiayai negara.

Sementara peserta BPJS Kesehatan non PBI, biaya ditanggung oleh masyarakat sendiri.

"Vaksinasi berbayar menunjukkan cara penanganan pandemi yang kurang memahami kondisi masyarakat. Selagi status pandemi belum berubah vaksin tidak boleh berbayar karena vaksin barang publik, belum lagi ekonomi masyarakat sedang tertekan," ujar Anis, kepada wartawan, Kamis (2/9/2021).

Baca juga: Kemenkes: Rencana Vaksin Booster Berbayar 2022 Belum final

Dia juga menyoroti langkah berbeda yang diambil pemerintah dalam menyingkapi arahan WHO.

WHO sendiri mengecam pemberian vaksin booster, karena tidak cukup bukti ilmiah bahwa booster diperlukan dan tingginya ketimpangan vaksin di seluruh dunia, terutama bagi negara produsen dengan negara importir vaksin.

Adapun pemerintah, kata Anis, justru berencana menerapkan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga di awal tahun.

Hal itu dikarenakan adanya temuan efikasi (tingkat kemanjuran) vaksin Covid-19 menurun setelah beberapa waktu atau ketika dihadapkan dengan varian-varian baru yang bermunculan.

Baca juga: IDI Sarankan Ada Skenario Vaksin Booster untuk Masyarakat Tahun Depan

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menegaskan komersialisasi vaksin pada saat situasi pandemi Covid-19 yang merupakan bencana nasional tidaklah memiliki dasar. 

“Jualan di tengah pengendalian wabah? Secara etika tidak pantas,” katanya. 

Di sisi lain, dia juga menyatakan seharusnya fokus pemerintah adalah segera menyelesaikan produksi vaksin secara mandiri.

Menurutnya percepatan uji coba produksi vaksin buatan dalam negeri harus segera diselesaikan demi menghadapi ketimpangan vaksinasi Covid-19 jangka panjang.

Baca juga: Wadah Pegawai KPK Yakin Jokowi Kasih Respons Positif Soal Laporan Komnas HAM

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini juga mengkritik fokus pemerintah selama ini kepada vaksin tidak berimbang dengan strategi dasar 3T (testing, tracing dan treatment) yang menjadikan PPKM selama ini kurang efektif.

“PPKM selalu diperpanjang meskipun kasus positif turun namun angka kematian meningkat ini bukti 3T tidak maksimal, belum lagi varian covid bertambah menjadikan vaksin yang dikebut menjadi tertinggal terus," ucapnya. 

"Saya juga mengingatkan pemerintah selayaknya memperhatikan masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Selain dampak dari sisi ekonomi, juga dampak puluhan ribu anak-anak menjadi yatim piatu, faskes yang kurang memadai, dan insentif nakes yang belum terpenuhi," tandasnya. 

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas