TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi kasus perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar).

"Wapres itu merespons agar kerukunan antarumat beragama itu harus tetap tegak. Terjadi perbedaan paham, terjadi perbedaan pendapat, saya kira penyelesaiannya tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang prosesnya itu menjadikan yang kemudian pihak lain dirugikan, atau melanggar hukum dan seterusnya," kata Jubir Wapres Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, dalam rekaman suara yang diterima, Selasa (7/9/2021).

Wapres, kata Masduki, meminta untuk menyelesaikan masalah ini harus mengedepankan dialog.

"Kita tahu dari dulu bahwa masalah Ahmadiyah itu mulai sejak Wapres menjadi Pimpinan di MUI itu memang selalu menimbulkan perbedaan-perbedaan pemahaman. Tetapi timbulnya perbedaan pemahaman itu tidak boleh menjadikan sebab kemudian terjadinya permusuhan," kata dia.

Baca juga: Bareskrim Tolak Rekomendasi Komnas HAM Ambil Alih Kasus Perusakan Tempat Ibadah Ahmadiyah

Di satu sisi, Ma'ruf juga meminta supaya proses hukum tetap dilakukan bagi pihak yang melakukan pelanggaran hukum saat perusakan masjid itu.

"Lalu kemudian yang kedua kalau bisa dilakukan dialog dan harmonisasi. Jadi dipertemukan, direkonsiliasi antartokoh masyarakat yang berbeda itu. Pemda, tokoh masyarakat di situ bisa menjadi peran-peran kunci untuk memainkan dialog untuk harmonisasi, kerukunan di situ," ujarnya.

Perbedaan itu, dikatakan Masduki, tidak dijadikan alasan untuk menimbulkan konflik.

Baca juga: Polisi Tahan 9 Tersangka Pelaku Perusakan Tempat Ibadah Ahmadiyah di Sintang

"Jadi perbedaan-perbedaan seperti itu hendaknya tidak dijadikan alasan untuk kemudian berkonflik lebih jauh," katanya.

"Karena kita dari awal adalah negara yang semuanya itu berbeda, sukunya, agamanya kelasnya, macam-macam berbeda, tapi tok bisa bersatu karena ada keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat itu yang tetap dijaga bersama-sama," tandas Masduki.