Tribun

Kemenag Luncurkan Program Sehati untuk Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK

Kementerian Agama meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Sanusi
Kemenag Luncurkan Program Sehati untuk Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK
TRIBUNNEWS/Jeprima
ilustrasi: Pekerja saat berada di workshop produksi baju olahraga di Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (6/9/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berharap program Sehati dapat meningkatkan iklim usaha di Indonesia.

“Saya menyambut baik dan mengapresiasi program ini. Dalam suasana pandemi saat ini ketika iklim usaha sedang menurun, kehadiran sertifikasi halal gratis bagi UMK menjadi oase yang membangkitkan harapan,” kata Yaqut dalam sambutannya, Rabu (8/9/2021).

Baca juga: Kemenkes: Pelajar Tak Perlu Syarat Vaksinasi untuk PTM, yang Wajib Vaksin Guru dan Tenaga Pendidik 

Sementara Plt Kepala BPJPH Mastuki mengatakan, Sehati adalah program kolaboratif dan sinergi antara BPJPH Kementerian Agama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, instansi dan pihak swasta.

Program ini, katanya, memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku UMK.

“Prioritas kepada UMK, selain amanah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 juga untuk mendorong dan menggairahkan perekonomian nasional yang sebagian besar ditopang oleh pelaku UMK,” kata Mastuki.

Baca juga: Punya Nilai Ekonomis, BPOM: Jamu dan Ramuan Tradisional Kurang Didukung Data Empiris

Prakarsa Program Sehati, kata Mastuki, dilandasi oleh kenyataan bahwa banyak kementerian, lembaga, instansi, pemerintah daerah, BUMN/D, maupun masyarakat yang menyediakan anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK.

Tahun 2020, misalnya, Kementerian Agama menyediakan anggaran Rp8 miliar untuk memfasilitasi sertifikat halal kepada 3.179 UMK.

Di tahun yang sama, sedikitnya ada 36 dinas di Pemda yang tercatat membantu UMK memperoleh sertifikat halal dengan pengajuan melalui BPJPH.

"Jumlah ini memang masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah UMK yang memiliki produk wajib besertifikat halal. Data yang kami peroleh, ada 13,5 juta pelaku UMK masuk kategori terkena kewajiban bersertifikat halal," jelas Mastuki.

Baca juga: Tak Seganas Varian Delta, Pemerintah Sebut Varian Mu Belum Ditemukan di Indonesia 

Halaman
123
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas