Tribun

Bupati Banjarnegara Jadi Tersangka

KPK Cari Tahu Aliran Dana PT Bumi Rejo atas Perintah Bupati Banjarnegara

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kasir PT Bumi Rejo Susi Widiyanti, Rabu (8/9/2021).

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
KPK Cari Tahu Aliran Dana PT Bumi Rejo atas Perintah Bupati Banjarnegara
DOK HUMAS PEMKAB BANJARNEGARA
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (tengah) tiduran di ruas jalan Kutawuluh - Gumiwang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Senin (21/10/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kasir PT Bumi Rejo Susi Widiyanti, Rabu (8/9/2021).

Susi diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.

"Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait administrasi pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang atas perintah tersangka BS (Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono)," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (9/9/2021).

Ali enggan memerinci lebih lanjut aliran dana yang dicari tahu tim penyidik KPK.

Namun, lembaga antirasuah meyakini uang yang keluar masuk di PT Bumi Rejo terkait dengan dugaan rasuah yang dilakukan Budhi.

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono. (KOMPAS.COM/FADLAN MUKHTAR ZAIN)

KPK menjerat Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) dan Kedy Afandi (KA) selaku pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018.

Baca juga: KPK Duga Bupati Banjarnegara Wajibkan Peralatan Proyek Hanya dari PT Bumi Rejo

Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut bahwa pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedy yang juga orang kepercayaan dan pernah menjadi ketua tim sukses dari Budhi saat mengikuti proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjarnegara untuk memimpin rapat koordinasi (rakor).

Rakor tersebut dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sebagaimana perintah dan arahan Budhi, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai 20 persen dari nilai proyek dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai proyek.

Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan Asosiasi Gapensi Banjarnegara dan secara langsung Budhi menyampaikan di antaranya menaikkan HPS senilai 20 persen dari harga saat itu.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas