Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Mensos Risma Minta Pemda Tingkatkan Akurasi Pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan Kementerian Sosial menjaga kecepatan dalam pembaruan data selama sebulan sekali.

Mensos Risma Minta Pemda Tingkatkan Akurasi Pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
istimewa
Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan Kementerian Sosial menjaga kecepatan dalam pembaruan data selama sebulan sekali.

Dirinya meminta pemerintah daerah bersinergi dengan Kemensos dalam perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kami di Kementerian Sosial bekerja melakukan pembaruan data. Saya menerbitkan SK (surat keputusan pengesahan data kemiskinan) setiap bulan. Jadi kalau dari daerah bisa mengimbangi akan sangat bermanfaat bagi penerima bantuan," kata Risma melalui keterangan tertulis, Kamis (9/9/2021).

Menurut Risma, pembaruan data kemiskinan merupakan tugas pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

"Jadi memang Kementerian Sosial tidak melakukan pendataan langsung. Kementerian Sosial tugasnya menetapkan data yang proses pemutakhiran datanya dilakukan oleh daerah," ungkap Risma.

Baca juga: Mensos Risma Beberkan Strategi Perbaikan Data hingga Pemberdayaan Sosial

Tugas dan kewenangan dalam verifikasi dan validasi data (verivali) oleh pemda diatur cukup jelas oleh UU Nomor 13/11.

Merujuk pada pasal 8, 9, dan 10 UU No. 13/2011 disebutkan bahwa tahapan pemutakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pada pasal 8 misalnya, disebutkan bahwa, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.

"Masalahnya, masih ada pemerintah kabupaten kota yang kurang atau bahkan tidak aktif melaksanakan pemutakhiran," tutur Risma.

Baca juga: Mensos Risma Bersyukur Pemda Aceh Berani Coret Penerima Bansos yang Tak Layak

Tugas penetapan data sebagaimana disampaikan Mensos, diatur pada Pasal 11 UU No. 13/2011, yang berbunyi: (1) Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Ia mengingatkan kembali pemda dan jajaran Pemda untuk aktif dan mengawal dengan sungguh-sungguh proses pemutakhiran data.

"Data kemiskinan itu kan dinamis. Ada yang pindah, meninggal dunia, ada yang mungkin sudah meningkat ekonominya sehingga tidak layak lagi menerima," kata Risma.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas