Tribun

Soal Seleksi Calon Anggota BPK, MAKI: DPR Harusnya Tak Jadikan Nyoman dan Harry Seperti Tersandera

MAKI menyoroti soal polemik uji kelayakan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Soal Seleksi Calon Anggota BPK, MAKI: DPR Harusnya Tak Jadikan Nyoman dan Harry Seperti Tersandera
Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
Koordinator MAKI Boyamin Saiman. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyoroti soal polemik uji kelayakan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang masih mengikutsertakan dua nama tak memenuhi syarat, yakni Harry Zacharias Soeratin dan Nyoman Adhi Suryadnyana.

Diketahui, hari ini uji kelayakan Calon Anggota BPK digelar di Komisi XI.

Nama Harry dan Nyoman disebut diikutsertakan dalam uji kelayakan.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan DPR sebaiknya tak menjadikan Harry dan Nyoman seperti tersandera.

"Itu tak elok karena kemudian dua orang yang tak memenuhi syarat ini kan seperti sanderanya DPR untuk tetap ikut," kata Boyamin dalam pesan suara yang diterima, Kamis (9/9/2021).

Menurut Boyamin, baik Harry dan Nyoman mungkin tahu bahwa keduanya tak memenuhi syarat dalam Pasal 13 huruf J UU BPK.

Baca juga: Prof Romli Bela Nyoman Adhy dan Harry Soeratin dalam Polemik Seleksi Calon Anggota BPK

Adapun berdasarkan Pasal 13 Huruf J UU BPK, untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, salah satu syaratnya calon anggota BPK harus paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.

Nyoman Adhi Suryadnyana pada 3 Oktober 2017 sampai 20 Desember 2019 masih menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III).

Sedangkan calon anggota BPK lain Harry Z. Soeratin pada Juli 2020 lalu dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Baca juga: Pimpinan Komisi XI soal Polemik Uji Kelayakan Calon Anggota BPK: Sudah Ada Fatwa MA, Kita Ikuti Saja

"Jadi ya itu pun hanya dipilih satu orang, dari 16 ya mestinya ambil sajalah yang memenuhi syarat. Artinya kan kalau bicara kualifikasi kan orang juga profesional berintegritas tinggal pilih itu saja," katanya.

Maka itu, Boyamin berharap DPR mau membuka hati nurani untuk rakyat dengan memberikan contoh taat aturan dan konstitusi.

"Kalau memang tak memenuhi syarat ya jangan diteruskan, memberi contoh yang baik seperti itu," katanya.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas