Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Ahli Hukum Duga Wacana Amandemen UUD 1945 Jadi Jalan Awal ke Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Hal itu dikatakan Zainal dalam diskusi virtual bertajuk "Membaca Wacana Amandemen UUD 1945: Akal-akalan 3 Periode?”yang diadakan KontraS.

Ahli Hukum Duga Wacana Amandemen UUD 1945 Jadi Jalan Awal ke Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
screenshot video
Ahli Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar 

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa tidak pernah melakukan pembahasan terkait isu masa jabataban Presiden 3 periode.

Apalagi, kata Bamsoet, sampai mengubah pasal 7 UUD 1945 yang spesifik mengatur tentang masa jabatan Presiden.

Hal itu disampaikan Bamsoet dalam webinar LHKP PP Muhammadiyah Presiden 3 Periode: Antara Manfaat dan Mudharat secara virtual, Senin (13/9/2021).

Baca juga: Banyak Kepentingan Politik, Fadli Zon Nilai Tak Ada Urgensi MPR Lakukan Amandemen UUD 1945 

"Saya tegaskan bahwa sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan konstitusi, MPR tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah pasal 7 UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden," kata Bamsoet.

Bamsoet juga mengatakan, bahwa isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode tidak pernah dibahas di MPR. Baik di forum rapat pimpinan, rapat alat-alat kelengkalan MPR ataupun rapat gabungan MPR dan pimpinan fraksi.

Politisi Partai Golkar ini juga menyadari bahwa wacana amandemen terbatas juga menimbulkan kekhawatiran.

"saya memahami kalau kemudian ada pihak-pihak yang menggelontorkan 3 periode, menggelontorkam isu perpanjangan," ucap Bamsoet.

"Kami memahami ke khawatiran pada semua kalangan yang menganggap meskipun amandemen dilakukan secara terbatas tetap akan membuka peluang berkembangnya pemikiran untuk melakukan amandemen pada beragam substansi lain diluar pokok-pokok haluam negara," jelasnya.

Misalnya, lanjut Bamsoet, penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 3 periode, kemudian wacana amandemen terbatas disebut diibaratkan membuka kotak pandora.

"Dimana momentum amanedemen akan berpotensi agenda sisipan serta menimbulkan hirup-pikup dan menggangu stabilitas politik nasional," tegas Bamsoet.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas