TRIBUNNEWS.COM - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) turut menyoroti tindakan aparat kepolisian yang mengamankan sejumlah mahasiswa yang membentangkan poster untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo beberapa waktu lalu.

Sekjen PBHI, Julius Ibrani mengatakan semestinya kepolisian tidak melakukan penindakan yang berlebihan.

Kepolisian dinilai dapat merangkul dan menjadi penjembatan antara masyarakat dengan pihak kepresidenan.

"Justru harusnya merangkul, kepolisian bisa menjadi mediator, mengatakan kepada protokoler kepresidenan, tolong sediakan ruang dan waktu untuk diskusi dengan mahasiswa karena ada keluhan dari masyarakat."

"Itu tentu bahkan menjadi hal yang positif dan amat sangat progresif di masa pandemi Covid-19 ini," ungkap Julius dalam program Overview Tribunnews.com, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: 10 Mahasiswa Bentangkan Poster saat Jokowi ke UNS, Gibran : Monggo Kalau Mau Ketemu Saya 

Menurut Julius, kepolisian jangan sampai malah menghilangkan makna dan tujuan dari kunjungan presiden.

"Jangan lupa, kunjungan Presiden Jokowi untuk mendekatkan diri ke masyarakat, jadi jangan justru diambil tindakan yang menjauhkan Pak Presiden dari masyarakat dengan cara-cara yang seperti itu," ungkap Julius.

Ketika seseorang membawa poster dengan apapun tulisannya, Julius menekankan jika itu adalah hak kebebasan berkespresi yang dijamin konstitusi.

"Ini tidak boleh diganggu gugat sepanjang tidak melampaui batas melanggar ketertiban umum."

"Misalnya membuat kerusuhan, merusak properti sekitar milik publik, atau berbuat kejahatan, kekerasan dan yang lain," ungkapnya.

Bahkan, meskipun berisi kritikan, tetaplah dijamin konstitusi.

"Karena yang dikritik adalah pejabat negara untuk kepentingan publik, bukan personalnya," ungkap Julius.

Baca juga: Pejabat Publik Dinilai Antikritik, Berikut Tanggapan Jubir Presiden, Moeldoko Hingga Indeks 98

10 Mahasiswa UNS Diamankan

Sebelumnya diketahui, sebanyak 10 mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo diamankan polisi setelah menyambut kedatangan Presiden Jokowi dengan bentangan poster kritik pada Senin (13/9/2021).

Seorang mahasiswa UNS yang ditangkap polisi, DM, mengungkapkan total ada sekitar tujuh poster yang disiapkan oleh mahasiswa UNS untuk menyambut kedatangan Jokowi.

Poster tersebut di antaranya tentang isu lingkungan, ekonomi, pertanian dan lainnya.

Berikut isi tulisan yang ada di dalam poster buatan mahasiswa UNS:

- Terimakasih Pak, Telah Jaga Lingkungan Kami

- Pak Kami Bingung Harus Mengadu Kemana Lagi

- Pak Tolong Benahi KPK

- Pak Tolong Beri Ruang Aman Bagi Kami

- Pak Tolong Dukung Petani Lokal

- Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Bukan Trade Off

- Terimakasih Pak Kami Bisa Beli Pupuk

Baca juga: Kilas Balik: 4 Mural yang Viral Sebelum Akhirnya Jokowi Perintahkan agar Polisi Tidak Berlebihan

Adapun pihak kepolisian membantah adanya penangkapan.

Kepolisian menyebut pihaknya hanya melakukan pembinaan kepada mahasiswa.

Mereka diberi pemahaman bagaimana tata cara penyampaian pendapat di muka umum.

Kepolisian juga beralasan aksi yang dilakukan sama sekali belum ada pemberitahuan.

Respons Jokowi

Sementara itu Presiden Jokowi telah memberikan tanggapan terkait tindakan aparat terhadap aspirasi masyarakat ke pemerintah, baik dalam bentuk mural atau aksi lainnya.

Jokowi menyebut telah menyampaikan teguran kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Jokowi meminta agar aparat tidak berlebihan dalam menanggapi kritik terhadap pemerintah.

"Saya sudah tegur Kapolri soal ini, saya minta agar jangan terlalu berlebihan. Wong saya baca kok isi posternya."

"Biasa aja. Lebih dari itu saya sudah biasa dihina," kata Jokowi dikutip Tribunnews.com dari tayangan video di channel YouTube Kompas TV, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: KSP: Ada Kekeliruan Mendasar Praktik Demokrasi Soal Maraknya Mural Presiden Jokowi

Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 15 September 2021, Jokowi juga menegaskan dirinya tidak antrikritik.

"Saya tidak antikritik. Sudah biasa dihina. Saya ini dibilang macam-macam, dibilang PKI, antek asing, antek aseng, planga-plongo, lip service. Itu sudah makanan sehari-hari," tutur Jokowi.

Selain itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah mengeluarkan instruksi, meminta anggota dan jajarannya untuk tidak bersikap reaktif saat menyikapi penyampaian aspirasi masyarakat. 

Berita terkait aksi mahasiswa saat kunjungan Presiden Jokowi 

(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Faryyanida/Suci Bangun)