Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pemilu 2024

Beda dengan KPU, Mendagri Usul Pemungutan Suara Pemilu 2024 di Bulan April atau Mei 

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan usulan pemungutan suara Pemilu 2024 pada bulan April atau Mei 2024, sementara KPU pada 21 Februari 2024.

Beda dengan KPU, Mendagri Usul Pemungutan Suara Pemilu 2024 di Bulan April atau Mei 
Puspen Kemendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki pandangan berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait usulan waktu pemungutan suara Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan usulan pemungutan suara Pemilu 2024 pada bulan April atau Mei 2024. 

Hal itu berbeda dengan usulan KPU yaitu pada 21 Februari 2024. 

"Kami mengusulkan agar hari pemungutan suaranya dilaksanakan pada bulan April seperti tahun-tahun sebelumnya. Atau kalau masih memungkinkan Mei 2024," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/9/2021). 

Baca juga: KPU Usul Masa Kampanye Pemilu 2024 Diperpanjang Jadi 7 Bulan 

Tito menjelaskan alasan Pemilu 2024 diusulkan pada April atau Mei 2024. 

Mantan Kapolri itu menyebut jika Pemilu 2024 digelar pada bulan Februari, akan memajukan semua tahapan sebelumnya, setidaknya pada Juni 2022. 

Hal itu tentu akan berdampak pada memanasnya suhu politik nasional dan daerah yang berdampak pada aspek keamanan dan pembangunan. 

"Penentuan hari pemungutan suara akan berdampak ke belakang pada pentahapan, ini akan berdampak pada polarisasi, stabilitas politik keamanan, eksekusi program-program lemerintah daerah dan lain-lain, bukan hanya pusat daerah juga, kan semua bedampak," ujar Tito. 

"Dengan asumsi 21 Februari, ini psikologi publik juga sudah mulai memanas. Padahal pemerintah baru bergerak oktober 2019, kira-kira demikian, dan di tengah ini ada pandemi lagi," lanjutnya. 

Baca juga: Isi Lengkap Instruksi Mendagri Tentang Syarat Baru Perjalanan dengan Moda Transportasi

Sementara untuk Pilkada Serentak 2024, Tito menyatakan pemerintah sepakat dengan usulan KPU, yaitu digelar pada 27 November 2024. 

"Kalau untuk masalah pilkada, karena memang dikunci oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, harus di bulan November 2024, maka usulan hari rabu 27 November kami kira enggak masalah," ucap Tito.

Penulis: chaerul umam
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas