TRIBUNNEWS.COM, AMUNTAI - Beredar kabar adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum HSU

Kabar penangakapan oleh KPK ini sudah menyebar di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Dari informasi yang dihimpun setidaknya ada delapan orang yang dibawa langsung ke Jakarta, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: BREAKING NEWS - KPK Lakukan OTT di Kalimantan Selatan

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri sudah membenarkan adanya operasi senyap di  Kalimantan Selatan pada Rabu (15/9/2021) pukul 20.00 WITA.

Sejumlah pihak yang dicokok diboyong KPK ke Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.

"Sekitar jam 8 malam, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan," terang Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (16/9/2021).

Ali belum bisa memerinci lebih lanjut tindak pidana rasuah yang terjadi di sana. 

Mereka semua sedang diinterogasi oleh penyidik saat ini.

Juru bicara bidang penindakan ini meminta masyarakat bersabar. 

KPK berjanji akan menjelaskan seluruh kontruksi perkara saat konferensi pers nanti. 

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan tersangka dalam kasus ini. 

"Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," ujar Ali.

Baca juga: Adhie Massardi Sindir Mantan Pimpinan KPK Basaria Panjaitan 

Sementara itu Pantauan Banjarmasinpost.co.id, ruang kerja Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengairan miliki saat ini dalam kondisi terkunci dan juga terpasang garis KPK.

Garis pembatas KPK berwarna merah terpasang menyilang di depan pintu ruang kerja Plt Kepala Dinas PU HSU.

Di bagian kunci dan pegangan pintu juga ditempel stiker yang bertuliskan dalam pengawasan KPK sebagai peringatan siapa pun tidak diperkenankan melewati batas tersebut.

Ruangan kerja tersebut berada di lantai dua namun Plt Kepala Dinas yang masih menjabat definitif sebagai Kepala Bidang Pengairan menggunakan ruang kerja di lantai satu.

Informasi yang beredar adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sudah menyebar di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Terpisah, Bupati HSU Abdul Wahid saat dikonfirmasi mengatakan belum mengetahui mengenai hal tersebut.

"Saya belum tau dan belum memastikan," ujarnya.

Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalsel berujung diamankannya sejumlah orang oleh Komisi Anti Rasuah tersebut, Rabu (15/9/2021).

Terkait hal ini, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikwanto mengatakan, Polda Kalsel tidak terlibat langsung dalam penyidikan serta OTT yang dilaksanakan oleh KPK tersebut.

"Memang ada ya datang ke HSU. Kasusnya tidak kita tangani, yang nangani KPK," kata Irjen Pol Rikwanto ditemui Banjarmasinpost.co.id di Mako Polda Kalsel, Kamis (16/9/2021).

Meski demikian, Kapolda mengatakan penyidik KPK memang sempat meminta bantuan yaitu meminjam salah satu ruangan di Polres HSU.

"Cuma memang mereka ada minta dibantu pinjam ruangan satu di Polres HSU. Sekarang sudah kembali (ke Jakarta)," terang Kapolda Kalsel.

Diperkirakan, ruangan tersebut digunakan sebagai lokasi pengamanan sementara terhadap sejumlah orang yang diamankan dalam OTT tersebut.

Informasi awal dihimpun Banjarmasinpost.co.id, ada sejumlah orang yang diamankan dan diterbangkan ke Jakarta setelah OTT yang disebut terjadi di Kantor Dinas PU Kabupaten HSU.

Penyidik KPK juga disebut mengamankan sejumlah barang bukti termasuk kantung plastik yang diduga berisi uang.

Artikel ini telah tayang di BanjarmasinPost.co.id dengan judul BREAKING NEWS - KPK Tangkap Tangan Plt Kepala Dinas PU HSU dan Staff, Bupati Wahid Belum Tahu,