TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyoroti soal data kependudukan di Tanah Air.

Ia menilai, bahwa data kependudukan sangat dibutuhkan untuk pelayanan kepada publik.

Termasuk, dalam situasi pandemi dimana masyarakat membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Mulanya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Parlemen Senayan, Kamis (16/9/2021), Suharso mengungkapkan program bantuan pemerintah sebelum dan saat masa pandemi Covid-19.

Ia menyebut, jika sebelum pandemi, pemerintah hanya memiliki empat program bantuan.

Namun, di situasi pandemi sejumlah program bantuan pun digulirkan pemerintah.

"Sebelum pandemi programnya itu hanya 4, yaitu PBI-JKN, PIP, sembako dan PKH," kata Suharso.

"Setelah pandemi dan sampai hari ini kita memperluas menambah dengan beragam program dan masing-masing misal bantuan penerima upah minumum, subsidi upah, prakerja, sembako PPKM, bantuan beras bulog, subsidi kelas tigas, diskon listrik, kuota internet, BLT-Dana Desa, BST, dan yang lainnya adalah yang rutin," tambahnya.

Baca juga: Bappenas: Transformasi Ekonomi Indonesia Berjalan Lambat Sejak 1998

Suharso pun mengungkapkan, jika banyaknya program bantuan tersebut tak bisa terealisasikan tepat sasaran. 

Bahkan, cenderung masyarakat mendapatkan program bantuan tersebut lebih dari satu.

"Jadi ada yang kemungkinan mendapatkan masing-masing satu program, ada yang mendapatkan dua program, dan ada yang karena data itu tidak tersedia dengan baik ada bahkan yang mendapatkan tiga sampai empat program sekaligus," tambahnya.

Tak sampai disitu, Suharso pun mengungkapkan kelemahan data kependudukan yang diterimanya secara langsung

Dimana, pejabat eselon 1 di Kementerian Bappenas mendapat bantuan sembako.

"Saya sampaikan eselon 1 kami di Bappenas ini, mendapatkan bantuan sembako, hebat juga. Karena datanya bagus sekali Prof, karena datanya bagus sekali, jadi sampai eselon 1 bisa dapat," ungkap Suharso.

"Ya mungkin karena datanya tidak diperbaharui," jelasnya.