TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan, Kementerian yang dipimpinnya serta perusahaan-perusahaan BUMN mendukung penuh pencegahan terkait aksi terorisme dan paham anti-Pancasila.

“Saya beserta jajaran mendukung upaya hukum dan sanksi yang tegas bagi oknum di Kementerian BUMN maupun perusahaan BUMN yang terduga dan terbukti terlibat gerakan radikalisme dan terorisme tanpa terkecuali,” ucap Erick dalam penjelasannya, Sabtu (18/9/2021).

Hal ini dikatakan Menteri Erick, merespon adanya tindakan eks Karyawan BUMN yakni Kimia Farma, yang tersangkut masalah terorisme.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu eks pegawai Kimia Farma berinisial S alias MT yang diduga terlibat kelompok terorisme diduga termasuk dalam pengurus jaringan Jemaah Islamiyah (JI).

Untuk menepis paham-paham radikalisme agar tidak masuk ke dalam Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan pelat merah, Erick menjelaskan bahwa pihaknya telah menggandeng berbagai organisasi masyarakat (Ormas) Islam dan juga Lembaga di Pemerintahan.

Baca juga: Moeldoko: Pesantren Berperan Besar Tangkal Radikalisme

Seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ormas Islam Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU).

“Setiap langkah BUMN adalah untuk membangun Indonesia. Kami tidak mentoleransi terorisme dan kami terus memperkuat proses internal untuk pencegahan dan penanganan paham radikalisme di lingkungan BUMN,” papar Menteri Erick.

“Termasuk bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, NU, dan Muhammadiyah untuk melakukan langkah-langkah menjadi nilai luhur Pancasila sebagai pondasi negara yang kita cintai ini,” pungkasnya.