Tribun

Seleksi Kepegawaian di KPK

TWK Maladministrasi, Ombudsman Kaget Pertama Kalinya Ada Pihak Terlapor Ajukan Keberatan

Dalam sejarah perjalanan Ombudsman, hanya di kasus TWK, pertama kalinya pihak terlapor menyampaikan keberatan.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Theresia Felisiani
TWK Maladministrasi, Ombudsman Kaget Pertama Kalinya Ada Pihak Terlapor Ajukan Keberatan
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam jumpa pers virtual, Rabu (21/7/2021). 

Dalam kerangka tersebut, ombudsman terus melakukan monitoring pada para pihak, sejauh mana tindakan korektif itu dilakukan, kemudian melakukan konfirmasi.

Ombudsman juga menyerahkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mengenai temuan polemik asesmen TWK pegawai KPK.

Robert mengatakan bahwa rekomendasi adalah produk pamungkas Ombudsman atau sebagai mahkotanya.

“Ombudsman sangat jarang itu sampai pada tingkat mahkota, atau pada tahap rekomendasi. Banyak kasus selesai di laporan akhir pemeriksaan. Karena tindakan korektif muncul,” ujarnya.

Baca juga: Amnesty Desak Presiden Jokowi Jalankan Rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM Soal TWK KPK

Namun pada kasus TWK pegawai KPK harus berujung pada penyerahan surat rekomendasi atasan pihak terlapor, yakni Presiden dan DPR, karena prosedur mengarahkan Ombudsman melakukan hal tersebut.

Sehingga menurutnya Presiden tidak bisa mengabaikan surat rekomendasi tersebut.

“Ini bukan kemauan Ombudsman, ini perintah undang-undang,” ujarnya.

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas