Tribun

Seleksi Kepegawaian di KPK

Anggota Ombudsman Dapat Intervensi Saat Investigasi TWK Pegawai KPK

Robert menuturkan, sejak awal Ombudsman RI mengambil perspektif bahwa permasalahan TWM bukan sekadar mengenai KPK.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hendra Gunawan
Anggota Ombudsman Dapat Intervensi Saat Investigasi TWK Pegawai KPK
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam jumpa pers virtual, Rabu (21/7/2021). 

Melainkan mengani simbol harapan publik tentang lembaga pemberantasan korupsi yang bisa mengawasi segelintir orang berkuasa.

“Isu TWK bukan sekedar masalah administrasi kepegawaian, ini adalah isu penting yang perlu dilihat dalam konteks masa depan negara terkait dengan praktek ekonomi politik dan perbaikan tata kelola,” tutur Robert.

Dalam laporan akhir hasil penyampaian (LAHP) Ombudsman RI, menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi atau malaadministrasi dalam pelaksanaan TWK.

Proses penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dimulai sejak Agustus 2020, hingga pada Januari 2021.

Baca juga: Dukungan atas Keputusan KPK Berhentikan 57 Pegawai yang Tak Lulus TWK

Ombudsman juga menemukan adanya penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan Perkom 1/2021.

Berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 23 tahun 2018, harmonisasi selayaknya dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi dalam hal ini Sekjen atau Kepala Biro, JPT, pejabat administrast dan panja.

Tetapi hal itu dinilai tidak dipatuhi. Dalam rapat harmonisasi terakhir pada 26 Januari 2021, yang hadir bukan lagi jabatan pimpinan tinggi atau perancang, melainkan para pimpinan lembaga.

Adapun lima pimpinan yang hadir, yakni Kepala BKN, Kepala LAN, Ketua KPK, Menkumham dan Menpan RB.

Ombudsman mempersoalkan terkait berita acara rapat harmonisasi, yang justru ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak hadir dalam rapat, seperti Kepala Biro Hukum KPK, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP Kemenkumham.

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas