Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pakar Hukum: Tak Ada Alasan Jokowi Abaikan Silang-Sengkarut Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Jokowi tak boleh menutup mata terhadap kontroversi tes wawasan kebangsaaan (TWK) di KPK karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Pakar Hukum: Tak Ada Alasan Jokowi Abaikan Silang-Sengkarut Tes Wawasan Kebangsaan di KPK
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Massa aksi yang tergabung dalam serikat buruh dan masyarakat sipil melakukan aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/6/2021). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dari upaya pelemahan KPK mulai dari revisi UU KPK hingga pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Dhia Al Uyun mengatakan, tidak ada alasan bagi Presiden Joko Widodo untuk tidak terlibat soal kewenangan dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK yang kini menuai berbagai macam reaksi keras dari publik.

Hal tersebut, dikatakan Dhia, mengacu pada Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara.

"Tidak ada alasan bagi Presiden untuk tidak melakukan evaluasi terhadap proses kewenangan tentang TWK ini," kata Dhia dalam diskusi virtual bertajuk 'Pertanggungjawaban Presiden dalam Kasus Pegawai KPK' yang diadakan oleh Constitutional and Adiministrative Law Society (CALS) di kanal Youtube PUSaKO FHUA, Minggu (19/9/2021).

Bahkan, dikatakan Dhia, Presiden Jokowi wajib untuk melakukan hal tersebut, karena dua lembaga negara yakni Komnas HAM dan Ombudsman RI sudah menyampaikan rekomendasinya soal sengkarut yang terjadi terkait TWK di KPK.

Baca juga: Ombudsman: Presiden Tidak Bisa Abaikan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

"Memang terdapat i dikasi dugaan pelanggaran. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara, maka Presiden harus mengambil andil karena terdapat pelanggaran sistem merit dalam proses pengalihan status ini juga jadi sorotan bagi proses dari pendelegasian kewenangan," ujar Dhia.

Baca juga: Pakar Nilai TWK Hanya Jadi Alibi Penguasa Singkirkan Pegawai KPK

Maka, ketika Jokowi mengatakan bahwa dirinya tak ingin ambil kewenangan dalam polemik di KPK, Dhia menyebut hal itu salah besar.

"Dalam kerangka ketatanegaraan kita, Presiden itu kekuasaan tertinggi di sistem presidensil, dan sampai sekarang sistem kita masih presidensil," kata Dhia.

Baca juga: Jokowi Ogah Campuri Kasus TWK, Akademisi: Saat Diminta Jadi Saksi Nikah Influencer Langsung Bergegas

"Artinya apa? Artinya, Presiden punya kewenangan utama untuk bertanggung jawab dalam proses-proses penyelenggaraan," tandasnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan pimpinan media massa, Kamis (16/9/2021) lalu, Presiden Jokowo tak mau berkomentar soal TWK sebelum putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi keluar.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas