Tribun

Seleksi Kepegawaian di KPK

Pemohon Sengketa Informasi TWK KPK Keberatan Dokumen yang Diminta Dinyatakan Rahasia Negara oleh BKN

Arif keberatan karena dokumen asli soal tertulis dan panduan wawancara yang dimohonkan pihaknya dinyatakan rahasia negara oleh BKN.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Theresia Felisiani
Pemohon Sengketa Informasi TWK KPK Keberatan Dokumen yang Diminta Dinyatakan Rahasia Negara oleh BKN
Kanal Youtube Komisi Informasi Pusat
Kuasa pemohon sengketa informasi terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK, Arif Adiputro, dalam sidang virtual sengketa informasi terkait TWK Pegawai KPK antara FOINI sebagai pemohon dan BKN serta KPK sebagai termohon yang dinyatakan terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung pada Senin (20/9/2021). 

"Dan jawaban balasan keberatan kami, waktu itu adalah di BKN. Maka dari itu waktu itu kami punya anggapan berarti informasinya di BKN. Tidak ada penjelesan mengenai Dinas Psikologi TNI AD," kata Arif.

Baca juga: Anggota Ombudsman Dapat Intervensi Saat Investigasi TWK Pegawai KPK

Merespons pernyataan Arif, Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengatakan akan mencatat pendapatnya sebagai sebuah fakta persidangan.

Namun demikian, kata dia, kewenangan memutus sengketa informasi tersebut berada di tangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Poin kedua yang disampaikan Gede adalah dalam sidang tersebut pihak termohon menyatakan informasi yang dimohonkan kepada BKN dan KPK bersifat dikecualikan.
 

Untuk itu, kata dia, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat akan mendalami lagi terkait dengan status dokumen tersebut dalam sidang tertutup. 

"Itu yang nanti didalami dalam sidang tertutup. Ranah hukum acara kami sidangnya tertutup. Intinya sidang tertutup adalah informasi dikecualikan. Di situ kata kuncinya," kata Gede.

Baca juga: Pakar Nilai TWK Hanya Jadi Alibi Penguasa Singkirkan Pegawai KPK

Poin ketiga, kata dia, ia menyatakan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat akan berusaha memutus perkara tersebut dengan hati nurani.

"Kami akan berusaha memutus dengan hati nurani kami. Jadi tidak usah berpretensi negatif. Tapi kalau menyampaikan pendapat dari pihak pemohon silakan saja. Yang tadi adalah fakta sidang dari pemohon yang akan kami dengar, akan kami perhatikan," kata Gede.

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas