TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Abhan mengatakan pihaknya mendorong adanya harmonisasi antara UU Pemilu dan UU Pemilihan, khususnya mengenai tugas dan wewenang penyelenggara.

Ia juga berharap adanya sinkronisasi antara Peraturan KPU (PKPU) dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam setiap tahapan.

Tujuannya agar petugas di lapangan tak kebingungan karena perbedaan tafsir aturan.

"Mendorong adanya harmonisasi antara UU Pemilu dan UU Pemilihan, khususnya mengenai tugas dan wewenang penyelenggara pemilu dan penegakan hukum, serta sinkronisasi PKPU dan Perbawaslu dalam setiap tahapan," kata Abhan dalam diskusi daring, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: PKP: Presiden Sepakat Pemilu Tetap Digelar April 2024 

Bawaslu, lanjut Abhan, juga mendorong adanya peningkatan kemampuan penggunaan sistem teknologi informasi yang transparan dan aksesibel di setiap proses pengawasan.

Hal ini juga harus selaras dengan adanya penigkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola organisasi secara profesional sesuai prinsip tata pemerintahan yang bersih dan modern.

"Ini penting mengingat KPU telah mempersiapkan sistem informasi yang akan digunakan pada setiap tahapan," ucapnya.

Bawaslu turut mendorong adanya penyederhanaan surat suara yang memudahkan pemilih, sekaligus memudahkan penyelenggara dalam proses administrasi.

"Mendorong adanya penyederhanaan surat suara yang memungkinkan memberi kemudahan bagi pemilih serta kemudahan pengadministrasian bagi penyelenggara," pungkasnya.