Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Penjelasan KPU RI Soal Usulan Anggaran Puluhan Triliun

Komisioner KPU RI Hasyim Asyari menjelaskan anggaran yang diusulkan pihaknya kepada DPR dengan total Rp 86 triliun adalah anggaran multi years.

Penjelasan KPU RI Soal Usulan Anggaran Puluhan Triliun
Danang Triatmojo
Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner KPU RI Hasyim Asyari menjelaskan anggaran yang diusulkan pihaknya kepada DPR RI dengan total mencapai Rp 86 triliun adalah anggaran multi years atau anggaran untuk tahun 2022-2025.

Dengan kata lain, besaran anggaran tersebut bukan hanya untuk satu tahun saja.

"Kemarin muncul angka sekian puluh triliun itu bukan dalam satu tahun, tapi dalam 5 tahun, 2022, 2023, 2024, sampai 2025," kata Hasyim dalam diskusi daring, Rabu (22/9/2021).

Adapun di dalam anggaran tersebut, kata Hasyim, telah termasuk anggaran kategori teknis elektoral, mulai dari kebutuhan penyewaan kantor KPU di daerah, hingga penyewaan gudang penyimpanan.

Ia mengatakan keperluan anggaran seperti menyewa gudang juga jadi salah satu kebutuhan KPU baik daerah maupun pusat.

Mengingat diperlukan tempat penyimpanan untuk menaruh dokumen, hingga alat perlengkapan kepemiluan.

Baca juga: Cegah Beda Tafsir Petugas Pengawas, Bawaslu Harap Ada Harmonisasi Antara PKPU dan Perbawaslu

Terlebih KPU menyiapkan anggaran penyewaaan gudang untuk 514 satuan kerja KPU di kabupaten/kota, dan 34 KPU provinsi, serta 1 unit di tingkat KPU pusat.

"Situasi seperti kayak gini kalau nggak kita pikirkan menggunakan anggaran besar, jadi problem. Termasuk sewa gudang. Begitu masuk ke tahapan pemilu, ketersediaan gudang menjadi mutlak. Karena harus disiapkan tempat penyimpanan dokumen, atau alat perlengkapan kepemiluan," ucapnya.

KPU RI bahkan pada pemilu tahun 2019 lalu memukul rata anggaran penyewaan gudang sebesar Rp100 juta per tahun.

Namun, beberapa wilayah seperti DKI Jakarta yang notabene adalah kota besar, mengeluh karena anggaran tersebut terlalu minim.

Baca juga: KPU Ajukan Anggaran Pemilu Rp 86 Triliun ke DPR, PKB: Setara 30 Persen Biaya Ibu Kota Baru

"Nah anggaran sekecil itu kalau di breakdown untuk 514 satuan kerja di kabupaten/kota, 34 KPU provinsi dan 1 unit KPU pusat, unit cost-nya bisa dihitung," ujar Hasyim.

Sebelumnya KPU RI mengusulkan anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp13 triliun.

Sehingga rinciannya, tahun 2021 sebesar Rp8,4 triliun; tahun 2022 sebesar Rp13,2 triliun; tahun 2023 sebesar Rp24,9 triliun; tahun 2024 sebesar Rp36,5 triliun, dan terakhir tahun 2025 sebesar Rp3 triliun.

Namun, belakangan Komisi II DPR RI hanya menyetujui anggaran pemilu tahun 2022 sebesar Rp 8 triliun.

Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas