TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perlu kerja sama lintas sektor untuk mencari jalan keluar dalam menjawab tantangan di bidang ekonomi pada kondisi yang belum menentu hingga saat ini.

"Kita harus mampu memperpendek jarak antara harapan dengan kenyataan sehingga bisa membangun satu kesadaran bahwa pada masa transisi ini untuk membangun sektor ekonomi membutuhkan norma-norma baru yang harus diterapkan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. saat membuka diskusi daring bertema "Kesiapan Sektor Ekonomi Pascapandemi" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bekerjasama dengan DPP Partai NasDem bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis, Rabu (22/9/2021).

Diskusi dimoderatori, Dr. Irwansyah (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI).

Hadir sebagai narasumber Fauzi H. Amro, M.Si (Anggota Komisi XI DPR RI),
Raden Kurleni Ukar, M.Sc (Deputi Menteri Pariwisata RI, Bidang Kebijakan Strategis), Dr. Radityo Fajar Arianto, MBA (Direktur Sparklabs Incubation Universitas Pelita Harapan/UPH, Pemerhati UMKM) dan Drh. Dedi Kusmanagandi, MBA (Asosiasi Bioteknologi, Presiden Asosiasi Dokter Hewan Unggas Indonesia).

Hadir pula Dr. Suyoto, M.Si (Ketua Koorbid Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem), Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama (Direktur Penyakit Menular WHO– South East Asia Regional Office (SEARO), 2018-2020 Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi) dan Millie S. Lukito (Pelaku Ekonomi Digital Founder, CEO & Bureau Chief Mobiliari Group) sebagai penanggap.

Baca juga: BI Masih Optimistis Ekonomi Indonesia Tahun Ini Tumbuh 4 Persen

Menurut Lestari, di masa pandemi ini dua sisi ekonomi di sektor pasokan dan permintaan terpuruk.

Kondisi pandemi yang cenderung melandai saat ini tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, jangan dianggap kita tidak perlu berupaya lagi dan bersantai.

Apa yang menjadi strategi pemerintah, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus bisa dijalankan untuk mengatasi sejumlah tantangan sesuai realita yang ada saat ini.

Jadi pemulihan sektor ekonomi bukan hanya menyasar perbaikan indikator dalam skala makro.

Namun, tambahnya, ekonomi skala mikro juga harus menjadi target dalam perencanaan.

Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro mengungkapkan, pemerintah saat ini sangat serius mendukung perbaikan ekonomi melalui upaya pemulihan kesehatan, kebangkitan UMKM dan peningkatan konsumsi masyarakat.

Sejumlah langkah dilakukan, ujar Fauzi, antara lain seperti percepatan pencapaian kekebalan kelompok lewat program vaksinasi nasional, membangun digitalisasi UMKM dan mengalokasikan anggaran untuk bansos dalam bentuk bantuan tunai untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.

Direktur Sparklabs Incubation Universitas Pelita Harapan UPH, Radityo Fajar Arianto berpendapat sejumlah upaya yang harus dilakukan pada sektor UMKM adalah pemberdayaan, pengembangan, pembiayaan, penjaminan, dan kemitraan, untuk kemudian bisa bertransformasi menjadi usaha berskala besar.

Karena, jelas Radityo, tantangan yang dihadapi sektor UMKM ini pun cukup berat di era transformasi digital ini.

Di era ini, tambahnya, digitalisasi bisa menjadi peluang sekaligus ancaman bagi UMKM yang bertransformasi. Belum lagi, tambahnya, persaingan harga yang bisa membatasi inovasi.

Agar UMKM bisa berkelanjutan, jelas Radityo, wajib memiliki roadmap yang realistis untuk mencapai tujuan.

Deputi Menteri Pariwisata RI, Bidang Kebijakan Strategis, Raden Kurleni Ukar mengungkapkan sektor ekonomi kreatif saat ini menunjukkan harapan untuk tumbuh.

Tanda-tanda peningkatan mobilitas masyarakat di wilayah yang kondisi penyebaran Covid-19 nya mulai terkendali, ujarnya, menjadi salah satu pendorong tumbuhnya sektor pariwisata.

Di masa transisi ini, ujar Raden Kurleni, pemerintah berupaya fokus pada bentuk wisata seperti staycation, wisata dengan perjalanan pendek dan long distance di kawasan yang jauh dari keramaian.

Upaya yang dilakukan untuk merealisasikan rencana itu, tambahnya, adalah peningkatan kapasitas SDM, reorientasi destinasi pariwisata, peningkatan resilience dan daya saing wisata, serta inovasi produk dan jasa.

Presiden Asosiasi Dokter Hewan Unggas Indonesia, Dedi Kusmanagandi mengungkapkan karena tata niaga perunggasan terganggu di masa pendemi ini, potensi peternakan unggas untuk menggerakan ekonomi menjadi sia-sia.

Dedi berharap sejumlah peraturan yang ada untuk mengendalikan sektor peternakan unggas diterapkan dengan konsisten.

Selain itu, tambahnya, pemerintah harus memaksimalkan peran Badan Pangan Nasional untuk menyetabilkan harga telur dan ayam bila terjadi gejolak.

Dedi menyarankan, para pemangku kepentingan menginisiasi terbentuknya komite perencanaan peternakan nasional agar potensi triliunan rupiah usaha peternakan yang bisa menggerakkan perkonomian tidak sia-sia.

Ketua Koorbid Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem, Suyoto mengungkapkan di masa transisi di mana sering terjadi perubahan permintaan secara drastis, perlu diupayakan untuk memperpendek time delay dalam pemenuhan permintaan tersebut.

Untuk memperlancar kembali kegiatan ekonomi, Suyoto menyarankan, para pemangku kepentingan segera melakukan mapping sejumlah sektor ekonomi yang mengalami time delay saat menghadapi perubahan permintaan yang kerap berubah drastis di masa pandemi ini.

Selain itu, ujarnya, pemanfaatan teknologi digital harus ditingkatkan, sebagai salah satu faktor pendorong bergeraknya perekonomian di masa transisi ini.

Jurnalis senior Saur Hutabarat berpandapat untuk membangun ekonomi di masa pandemi pemerintah harus memperkuat dan memperluas infrastruktur digital.

Menurut Saur, sikap kehati-hatian dari semua pihak sangat diperlukan karena masih ada potensi munculnya gelombang ketiga penyebaran Covid-19 di tanah air.

Karena itu, tegasnya, gelombang ketiga penyebaran Covid-19 ini harus dicegah dengan berbagai cara, agar sektor ekonomi tetap bisa survive.