TRIBUNNEWS.COM - Untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan seluruh stakeholder termasuk lembaga pemberi jaminan kesehatan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam kegiatan Webinar Sehat di Era 4.0 yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni Boedoet 81 (IKA BOEDOET) SMAN 1 Jakarta dengan tema "Sakit di Era Pandemi, Bukan Masalah", Sabtu (25/09/2021).

“Upaya bersama dalam mengatasi Covid-19 sangat dibutuhkan. Dengan menurunnya angka mobilitas masyarakat setelah adanya pembatasan kegiatan yang diterapkan, hal ini menuntut lembaga pemberi jaminan pelayanan kesehatan, khususnya BPJS Kesehatan untuk beradaptasi dalam menghadirkan pelayanan bagi masyarakat. Salah satunya dengan menciptakan inovasi layanan digital,” ungkap Ghufron.

Ghufron menjelaskan, sejak diluncurkannya layanan digital BPJS Kesehatan, peserta masih dapat mengakses layanan kesehatan meski dengan keterbatasan mobilitas. Hadirnya layanan seperti aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Chat Assistant JKN (CHIKA) hingga BPJS Kesehatan Care Center 165 (pengganti 1500 400) bisa memudahkan peserta dalam mendapatkan pelayanan meski masih berada di masa pandemi Covid-19.

Bukan hanya itu, BPJS Kesehatan juga telah mendukung upaya Pemerintah dalam percepatan pelaksanaan program Vaksinasi Covid-19. Dukungan tersebut dibuktikan dengan kehadiran aplikasi P-Care Vaksinasi Covid-19 yang bisa memudahkan bagi para vaksinator dalam melakukan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan terus mendorong Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk melakukan upaya promotif preventif kepada masyarakat seperti melakukan skrining, khususnya bagi peserta yang memiliki risiko penyakit katastropik.

“Apabila dalam skrining tersebut tidak terdapat risiko penyakit, maka FKTP akan terus mengedukasi untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Tetapi, apabila setelah hasil skrining peserta terdapat risiko memiliki penyakit seperti diabetes mellitus dan hipertensi, nantinya peserta tersebut akan masuk ke dalam Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis),” kata Lily.

Selain itu, kata Lily, Peserta JKN-KIS yang tergabung dalam program Prolanis dan Program Rujuk Balik (PRB), juga menjadi salah satu prioritas program vaksinasi Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung sekaligus Juru Bicara Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Siti Nadia Tarmizi menjelaskan pihaknya terus berupaya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19, khususnya bagi lansia yang berpotensi memiliki penyakit komorbid.

“Cakupan vaksinasi bagi lansia masih tergolong rendah dan rata-rata 1,2–1,4 juta per hari. Ini harus kita dorong bersama sekaligus kita edukasi mengenai pentingnya pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat lanjut usia,” kata Siti.

Siti menyebut, upaya lainnya yang juga harus dilakukan untuk menekan laju penyebaran Covid-19 yaitu melakukan testing dan tracing terhadap masyarakat yang melakukan kontak dengan masyarakat yang terpapar. Hal tersebut perlu dilakukan agar fasilitas kesehatan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri agar tidak menularkan kepada masyarakat lainnya.

“Harapannya, dengan upaya bersama yang dilakukan oleh Pemerintah, BPJS Kesehatan dan seluruh stakeholder lainnya bisa mengurangi angka kasus Covid-19 di Indonesia dan menciptakan taraf kesehatan masyarakat yang lebih baik,” tutup Siti.