DPR Minta Jaminan Keamanan Nakes di Daerah Konflik
Pemerintah memberi jaminan keamanan para tenaga kesehatan yang bertugas di daerah konflik.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Choirul Arifin
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani menilai peristiwa penyerangan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di Papua harus jadi pertanda agar pemerintah memberi jaminan keamanan mereka yang bertugas di daerah konflik.
"Karena nakes punya tugas yang luar biasa menjadi garda terdepan dalam pembangunan kesehatan nasional kita juga luar biasa," kata Netty dalam diskusi daring Polemik Trijaya bertajuk 'Peduli Lindungi Nakes di Daerah Konflik', Sabtu (25/9/2021).
Netty meminta pemerintah bertindak tegas agar peristiwa serupa tak terjadi lagi. Pasalnya kata dia, banyak aturan yang dilanggar dari peristiwa penyerangan tersebut.
"Siapapun dan apapun alasannya dalam melakukan penganiayaan terhadap nakes, karena banyak sekali undang-undang yang dilanggar masih ada Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang HAM, dan lainnya," kata dia.
Baca juga: Komnas HAM: Harus Ada Jaminan Keamanan untuk Nakes di Daerah Konflik
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menegaskan harus ada jaminan terhadap kerja - kerja para tenaga kesehatan, khususnya mereka yang bertugas di wilayah rawan konflik.
Baca juga: Kekerasan Terhadap Nakes di Papua, FSK Desak Pemerintah Bentuk Tim Pencari Fakta
Taufan bahkan mengatakan ada permintaan dari para tenaga kesehatan langsung saat mereka datang ke kantor Komnas HAM, dengan maksud meminta jaminan keamanan serius.
"Teman - teman nakes yang datang ke Komnas HAM sangat serius mereka meminta jaminan keamanan itu," ucap Taufan.
Para nakes lanjut Taufan, mengaku sangat menginginkan perlindungan dan jaminan keamanan secara konkret dan dalam bentuk nyata di wilayah rawan konflik.
"Kita menginginkan ada langkah konkret terhadap perlindungan tenaga kesehatan," terangnya.