Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini angkat bicara terkait rencana Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang akan turun ke jalan bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengangkat 56 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi ASN.

Faldo meminta agar rencana aksi yang dilakukan tersebut tidak menimbulkan kerumunan.

"Yang penting, tidak berkerumun. Angka covid sudah membaik, kerja tenaga kesehatan sudah optimal, saat ini sudah bisa ambil nafas sejenak, tukang gali makam dan ambulan, berkurang bebannya. Jadi, kita harus sama-sama jaga dan waspada," kata Faldo kepada Tribunnews.com, Minggu, (26/9/2021).

Menurut Faldo mereka yang memaksakan kerumunan berarti tidak menyayangi dirinya sendiri, keluarga, tenaga kesehatan dan para pelaku usaha kecil.

Baca juga: BEM SI Sebut Aksi Damai di Gedung KPK Besok Juga Diikuti Perwakilan dari NTB, Sumatera dan Jateng

"Tidak sayang sama gerobak-gerobak ekonomi rakyat yang sudah mulai bergeliat. Jadi, ini kepentingan siapa?" katanya.

Faldo meminta BEM SI  menahan diri untuk tidak turun ke jalan karena masih adanya pandemi Covid-19. Pemerintah saat ini sedang fokus untuk mengendalikan pandemi dengan mempercepat vaksinasi. 

"Kan ada prediksi varian-varian baru, itu yang hendak diantisipasi terus. Jadi sekali lagi, kami harap semuanya menjaga," katanya.

Pemerintah menurutnya, tidak melarang BEM SI atau siapapun untuk menyampaikan aspirasi atau kritik kepada pemerintah. Hanya saja kritik atau aspirasi tersebut sebaiknya disamapikan melalui saluran yang aman dari penyebaran Pandemi.

Baca juga: BEM SI Aksi Ultimatum Jokowi agar Angkat 56 Pegawai KPK, Ancam Gelar Aksi, Siapa Pemimpinnya?

"Kritis dan kritik ya silakan saja, bahkan harus. Semua akan dijawab dengan pemenuhan tanggung jawab," pungkasnya.