Tribun

Tanggapan Anggota DPR dan Pengamat Terkait Wacana Perwira Tinggi TNI dan Polri jadi Pj Kepala Daerah

Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia lebih meminta pemerintah berhati-hati dalam menunjuk Pj kepala daerah

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Eko Sutriyanto
Tanggapan Anggota DPR dan Pengamat Terkait Wacana Perwira Tinggi TNI dan Polri jadi Pj Kepala Daerah
internet
Ilustrasi Kepala Daerah 

Menurutnya sungguh sulit bagi ratusan daerah yang dalam satu atau dua tahun tidak diperbolehkan mengambil kebijakan strategis.

Terutama jika ada masalah krusial yang meminta segera diatasi, maka Pj kepala daerah dinilai tak akan bisa berbuat apa-apa dan membuat rakyat menderita.

Persoalan lain yang timbul adalah apakah tersedia 271 Pj kepala daerah yang benar-benar mumpuni.

"Untuk ini tentu pemerintah tidak bisa terlalu pede seolah-olah memiliki stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Pj pada tahun 2022 dan 2023. Kiranya pemerintah perlu mempertimbangkan memperpanjang masa jabatan 271 kepala daerah tersebut. Suka tidak suka mereka lebih legitimate daripada pejabat yang ditunjuk pemerintah," katanya.

"Pilihan itu diharapkan dapat menjaga kondusif daerah sehingga kelanjutan pembangunan dapat dijaga.

Dengan begitu, pemerintah sudah lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan politik jangka pendek," tandasnya. (Tribunnetwork/Vincentius Jyestha)

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas