Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya menarik mencabut anjuran yang mempersilakan kadernya berpoligami dengan memprioritaskan janda.

Meski telah menarik anjuran tersebut, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menilai anjuran tersebut diskriminatif.

"Ini bukan saja menunjukkan tidak sensitif pada dampak pandemi, tetapi juga cara pandang yang diskriminatif terhadap perempuan. Apalagi sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewan Syariahnya seolah-olah program ini juga sudah didukung oleh kajian ibu-ibu di dalam partainya," ujar Andy kepada Tribunnews.com, Kamis (30/9/2021).

Dirinya menilai cara membantu para keluarga yang terdampak pandemi tidak hanya bisa dilakukan melalui pernikahan.

Baca juga: Komunitas #SaveJanda Kecam Kebijakan PKS Izinkan Kadernya Poligami Janda

Pemberdayaan ekonomi, menurut Andy, dapat menjadi solusi untuk membantu keluarga yang terdampak pandemi Covid-19.

"Ada banyak cara membantu keluarga yang terdampak pandemi tanpa perlu menjustifikasi penyantunan anak yatim dengan menikahi ibu anak tersebut. Memastikan akses pendidikan bagi anak, pemberdayaan ekonomi bagi si ibu bisa jadi pendekatan yang efektif," kata Andy.

Kebijakan ini, kata Andy, bahkan tidak diketahui oleh sebagian pimpinan perempuan di PKS. Mereka baru mengetahui setelah program itu viral.

Andy meminta perlu memikirkan agar program yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan ini tidak terulang lagi.

"Belajar dari peristiwa ini, PKS perlu menjelaskan langkah dan mekanisme apa yang akan dikembangkan oleh partai agar kebijakan dan program yang diskriminatif ini tidak lagi terulang di masa mendatang. Juga meneguhkan kepemimpinan perempuan, tidak sekedar alat justifikasi dari kepentingan sepihak," tutur Andy.

Kejadian ini, menurut Andy, perlu menjadi pembelajaran bagi partai lain di luar PKS agar tidak mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan.

Seperti diketahui, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat mencabut anjuran yang mempersilakan kadernya untuk berpoligami dengan memprioritaskan janda.

Surahman menjelaskan, aturan yang dicabut tersebut tercantum dalam Takzirah Nomor 12 Tentang Solidaritas Terdampak Pandemi. Salah satu poinnya, anjuran berpoligami bagi kader yang mampu dan siap beristri lebih dari satu.

"Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut. Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian masyarakat Indonesia," kata Surahman, dalam keterangannya, Kamis (30/9/2021).