Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komunitas yang mengatasnamakan #SaveJanda mengecam imbauan yang dikeluarkan Dewan Syariah Partai Keadilan Sosial (PKS) tentang Program Tiga Pihak.

Dimana dalam program tersebut secara spesifik mengizinkan para kadernya yang laki-laki untuk poligami janda.

Menyikapi hal itu #SaveJanda menilai, imbauan itu sangat merendahkan perempuan yang berstatus janda bahkan memperburuk stigma janda.

"Narasi-narasi misoginis seperti imbauan kader untuk poligami dengan janda hanya memperburuk stigma tersebut," kata Founder Komunitas #SaveJanda Mutiara Proehoeman saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (30/9/2021).

Baca juga: Ini Pertimbangan PKS Izinkan Kadernya Poligami dengan Janda

Lebih lanjut, Mutiara mengatakan dalam problematika yang ada saat ini seharusnya PKS sebagai partai politik dapat memahami betul kondisi yang dialami perempuan yang berstatus janda.

“Sebagai partai politik, seharusnya PKS lebih peka terhadap beban berlapis yang dialami perempuan berstatus janda di Indonesia akibat stigma negatif terhadap mereka," bebernya.

Dalam kesempatan ini, Mutiara juga turut mengimbau kepada semua pihak untuk berhenti memposisikan perempuan terlebih yang berstatus janda sebagai objek.

Sebab kata dia, pernikahan bukan sebuah hadiah, terlebih sebagai bentuk pertolongan bagi perempuan.

"Pernikahan adalah kesepakatan bersama dua belah pihak sebagai subjek, yang didasari oleh kesadaran, cinta dan kasih sayang antara keduanya," tukasnya.

Pertimbangan PKS

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Dewan Syariah Pusat membuat program solidaritas tiga pihak.

Dalam program UPA nomor delapan, tertulis 'anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu mengutamakan pilihannya kepada aromil/janda atau awanis'.

Saat dikonfirmasi, Ketua DSP PKS Surahman Hidayat menyebut bahwa program tersebut sebelumnya telah melalui kajian dan persetujuan dari Presiden PKS.

"Saya sebagai ketuanya sudah tanda tangan. Jadi sudah melalukan kajian, sudah oke dan kita sudah komunikasikan dengan Presiden DPP (PKS), Ketua MPP memberikan masukan-masukan. Jadi minggu kemarin sudah bisa dilakukan tanda tangan," kata Surahman saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (30/9/2021).

Surahman menjelaskan, dalam ajaran Islam hukum berpoligami diperbolehkan atau mubah.

Namun, berpoligami juga harus memiliki kemampuan dan kelayakan, sehingga persyaratan yang ditetapkan sangat ketat.

Selain itu, etika tujuan program itu, kata Surahman, untuk membantu fakir miskin dan anak yatim.

"Jadi mereka yang memang ada kemampuan, yang ada hasrat, ada kelaikan. Makanya persyaratannya itu sangat ketat," ucapnya.

"Jadi kita bikin semacam etika begini-begini diantaranya bagi punya kemampuan ya silakan bantu fakir miskin, bantu itu anak yatim dan seterusnya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Surahman memastikan kebijakan itu tak ada penolakan dari kader-kader perempuan PKS.

Sebab, kebijakan tersebut telah melalui kajian oleh tim yang mayoritas diisi oleh kader perempuan.

"Itu kan bahkan dibuat tim yang disebut Komisi Bina Keluarga Sakinah. Itu mayoritas dari anggota komisi itu dari perempuan kader-kader yang tentu saja pengurus yang sudah punya pengalaman," pungkasnya.