Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wapres Ma’ruf Amin menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Itu karena saat ini terdapat tujuh provinsi yang menjadi prioritas pemerintah di dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

"Kalau untuk anggaran sebenarnya sudah cukup, tinggal kita upayakan supaya tepat sasaran, supaya data sinkron tentang siapa yang harus menerima," tutur Wapres dalam kunjungan ke Jawa Barat, Rabu (29/9/2021).

Lebih jauh, Wapres meminta sinkronisasi data pemerintah pusat dan daerah agar dapat dipercepat melalui upaya yang dilakukan secara bersama-sama.

"Ada dua upaya kita dalam melakukan penanggulangan, berupa perlindungan sosial dan pemberdayaan. Dan rapat ini juga untuk berkoordinasi hal-hal yang harus diselesaikan," kata Wapres.

Sebagai informasi, Provinsi Jawa Barat memiliki lima kabupaten yang menjadi prioritas dalam penanganan miskin ekstrem. Total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 460.327 jiwa.

Baca juga: Tindaklanjuti Upaya Tangani Kemiskinan Ekstrem, Wapres Pimpin Raker Bersama Pemprov Jabar

Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Cianjur 90.480 jiwa, Kabupaten Bandung 93.480 jiwa, Kabupaten Kuningan 69.090 jiwa, Kabupaten Indramayu 106.690 jiwa, serta Kabupaten Karawang dengan 106.780 jiwa.

Wapres menyampaikan di waktu yang tersisa tiga bulan di tahun 2021 ini, pemerintah terus berkomitmen untuk menambah alokasi anggaran yang secara khusus diprioritaskan untuk lima kabupaten Jawa Barat tersebut.

Maka, Wapres meminta Wakil Gubernur Jawa Barat, dan para bupati di wilayah prioritas agar dapat memastikan data seluruh rumah tangga miskin ekstrem agar dapat mengakses seluruh program, baik program pengurangan beban pengeluaran masyarakan maupun program pemberdayaan masyarakat, sehingga ada kesamaan antara data di pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di 2024

Adapun angka kemiskinan beberapa kota di Indonesia masih cukup tinggi, sebanyak empat persen dari populasi penduduk Indonesia atau sekitar 10 juta penduduk masuk ke dalam ketegori miskin ekstrem.

Untuk itu, pemerintah memiliki target di tahun 2024 agar tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat mencapai nol persen.

"Pemerintah menargetkan miskin ekstrem dapat mencapai nol persen di akhir 2024. Karena itu kita sekarang sedang menyelesaikan ini," ucap Wapres.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengusulkan adanya apresiasi bagi daerah yang berhasil menuntaskan jumlah kemiskinan ekstrem.

"Mudah-mudahan ini bisa mengangkat derajat, harkat, dan martabat masyarakat, khususnya yang kurang lebih 480.000 di Jawa Barat," ujar Tito.