Tribun

Pemerintah Tegaskan RUU KUHP Tak Akan Dibahas Ulang

Dia merinci negara-negara di Amerika Utara dan Eropa Barat sudah melakukan perubahan paradigma hukum pidana sejak 1990

Penulis: Reza Deni
Editor: Hendra Gunawan
Pemerintah Tegaskan RUU KUHP Tak Akan Dibahas Ulang
Reza Deni/Tribunnews.com
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward 'Eddy' Hiariej 

Dalam titik yang paling ekstrem, jika menjatuhkan pidana penjara, maka ada kriteria pedoman pemidanaan hingga 15 item dan apabila terpenuhi baru pidana penjara dijatuhkan.

"RUU KUHP ini sudah mengadopsi hukum pidana modern, reintegrasi sosial dalam pengertian seorang narapidana atau terpidana itu, adalah orang yang harus direhabilitasi dan diperbaiki tidak mengulangi perbuatan dan bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Eddy pun meminta Komisi III DPR membahas sebatas pasal-pasal yang bersifat kontroversial saja, dan pemerintah telah melakukan sosialisasi di 12 kota.

Baca juga: Mahfud Sebut 3 Hal yang Menjadi Penyebab Perdebatan Mengenai KUHP

"Sementara mengenai pasal-pasal yang menjadi perdebatan di publik, pemerintah membuat tiga kemungkinan," katanya.

Pertama pemerintah bergeming dan tetap pada pasal-pasal yang ada. Kedua yakni pemerintah melakukan reformulasi pasal-pasal RUU KUHP.

"Ketiga pemerintah mengusulkan penghapusan-penghapusan pasal seperti pasal pemidanaan terhadap dokter dan dokter gigi, karena dianggap overlapping dengan UU Praktek Kedokteran," pungkasnya

Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas