"Memang data bansos bermasalah di daerah perlu diperbaiki, tapi tentunya tidak dengan marah-marah yang tidak menyelesaikan masalah, bisa dengan cara yang lebih elegan."

"Apalagi yang harus bertanggung jawab bukan hanya Pemda, melainkan juga Kemensos," kata HNW dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Minggu (3/10/2021).

Hidayat yang juga anggota DPR-RI Komisi VIII sebagai mitra Kementerian Sosial ini menilai, permasalahan data bantuan sosial memang harus segera diselesaikan.

Hal itu diperlukan kerja sama yang kondusif, karena tanggung jawabnya tidak hanya ada pada pemerintah daerah, melainkan juga Kemensos.

Baca juga: Risma Hapus Nama Keluarga Pejabat Kementerian Hingga Menteri yang Masuk DTKS sebagai Penerima Bansos

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mendesak Menteri Sosial untuk memperbaiki cara berkomunikasi sebagai pejabat pemerintahan dengan tidak mengumbar marah besar di depan khalayak.

"Sikap marah-marah di depan publik justru rawan memperuncing hubungan antara pusat dan daerah, bahkan Gubernur Gorontalo misalnya sampai tersinggung dan minta Presiden mengevaluasi sikap Mensos."

"Padahal dalam konteks pendataan fakir miskin, sinergi pusat dan daerah adalah kunci utama menuju data yang lengkap dan tepat, berdaya guna, dan efektif menjauhkan dari penyimpangan termasuk korupsi," jelasnya.

Pengamat Politik Nilai Risma Perlu Di-reshuffle

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga juga menilai tabiat Mensos Risma yang kerap melampiaskan kemarahannya di depan publik merupakan kebiasaan yang tidak baik.

Jamiluddin menilai, pemimpin yang tidak dapat mengendalikan amarahnya tidak layak menjadi pemimpin.

"Apalagi kalau ia sambil marah-marah mengambil keputusan, tentu akan berbahaya bagi lembaganya," kata Jamiluddin dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Minggu (3/10/2021).

Menurut Jamiluddin, Presiden Joko Widodo seharusnya mengevaluasi Risma pada posisinya sebagai Menteri Sosial.

Ia menambahkan, saat ada reshuffle kabinet, Risma dapat termasuk ke dalam daftar menteri yang ter-reshuffle.

"Harapannya, saat ada reshuffle kabinet, selayaknya Risma termasuk di dalamnya. Hal itu semata agar perilaku Risma tidak terus menerus menjadi beban presiden," kata Jamiluddin.