TRIBUNNEWS.COM - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra buka-bukaan soal Moeldoko yang ingin mengambil Partai Demokrat.

Ia mengatakan, Moeldoko pernah menemui Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan maksud meminta posisi/jabatan di Partai Demokrat.

Hal tersebut, kata Herzaky, karena Moeldoko berambisi untuk maju menjadi calon presiden dengan menunggangi Partai Demokrat.

Bahkan, ambisinya menjadi presiden tersebut sudah terlihat sejak tahun 2014.

Hal tersebut disampaikan oleh Herzaky dalam keterangan pers Partai Demokrat yang disiarkan secara virtual melalui Kompas TV, Minggu (3/10/2021).

Baca juga: PROFIL Hamdan Zoelva, Eks Ketua MK & Pendiri PBB yang Digandeng Partai Demokrat untuk Lawan Yusril

"Konstruksi besar dari persoalan yang terjadi di Partai Demokrat dimulai dari ambisi seorang KSP Moeldoko yang ingin sekali menjadi presiden. Ambisi menjadi presiden ini pertama kali muncul tahun 2014," terang  Herzaky.

Saat itu juga ada seorang pengusaha nasional yang menghadap ke SBY untuk meminta restu agar Partai Demokrat mau mengusung Moeldoko sebagai calon presiden.

Padahal, kata Herzaky, saat itu KSP Moeldoko masih menjadi perwira aktif.

Bahkan, baru saja diangkat menjadi panglima TNI.

Selang satu tahun, tepatnya pada bulan Mei 2015, Moeldoko datang ke Cikeas pagi pagi sekali dengan menggunakan seragam dinas TNI.

Kedatangannya untuk menemui SBY tersebut bermaksud untuk meminta Marzuki Alie sebagai Sekjen Partai Demokrat.

Hal itu dilakukan Moeldoko tepat sebelum SBY bertolak ke Surabaya untuk melaksanakan Kongres Partai Demokrat.

"Pada Mei 2015 pagi pagi sekali dengan menggunakan seragam dinas TNI, Moeldoko datang ke Cikeas, yang pada saat itu SBY akan berangkat ke Surabaya untuk Kongres Partai Demokrat. Ternyata Moledoko mengatakan (kepada SBY) "Pak tolong kalau bapak terpilih lagi sebagai Ketua Umum (Partai Demokrat) agar bapak mengangkat Marzuki Alie sebagai sekjennya", dan SBY pun marah," kata Herzaky.

Baca juga: Hadapi Judicial Review, Demokrat Berharap Jokowi Tetap Konsisten Tempatkan Hukum sebagai Panglima 

SBY marah karena apa yang dilakukan Moeldoko sama saja melanggar konstitusi dan undang-undang dalam melakukan politik praktis dan intervensi.

Mengingat pada saat itu Moeldoko yang masih menjadi Panglima aktif.

Selain itu, faktor lain yang membuat SBY marah yakni karena melihat ambisi pribadi Moeldoko yang ingin mendapati posisi strategis untuk berkuasa tanpa menyesuaikan aturan dan hukum.

"Pada saat itu SBY marah karena Moeldoko saat itu sebagai Panglima aktif yang telah melanggar konstitusi dan undang-undang dalam melakukan politik praktis dan intervensi. SBY juga marah karena salah satu penggagas dan pelaksana reformasi TNI dikotori oleh ambisi pribadi yang ingin berkuasa dengan cara-cara yang melanggar aturan dan hukum," terang Herzaky.

Tak sampai di situ, setelah Moeldoko pensiun dari TNI, dirinya datang lagi ke Cikeas meminta jabatan tinggi di kepengurusan partai Demokrat.

SBY pun menjawab, kalau untuk gabung silakan saja, tapi kalau jabatan yang dimaksud adalah ketua umum, itu ada mekanismenya yakni harus melalui kongres.

Baca juga: Partai Demokrat Gandeng Hamdan Zoelva Melawan Yusril Ihza Mahendra

Moeldoko Takkan Berhenti Sampai Tujuannya Tercapai

Mengutip Tribunnews.com, Selasa (5/10/2021), Herzaky mengabarkan terkait respons SBY tentang polemik partainya dengan Moeldoko.

SBY, kata Herzaky, sebelumnya telah memprediksi bahwa Moeldoko tak gentar demi mencapai tujuannya.

Hal itu disampaikannya saat wawancara khusus dengan Tribunnetwork, Selasa (5/10/2021). 

"Beliau menyampaikan kepada kami dengan gaya beliau yang tenang, beliau tenang saja melihat ini. Dan beliau sampaikan bahwa ini sudah seperti yang diprediksi sebelumnya bahwa Moeldoko ini orangnya tidak akan berhenti sebelum mencapai tujuannya," kata Herzaky. 

Untuk itu, SBY mengingatkan bahwa merespons gugatan itu harus dengan langkah-langkah yang terukur. 

"Tentunya dalam menghadapi ini harus terukur ini pesan beliau yang disampaikan kepada kami," ucapnya. 

Baca juga: Demokrat Ungkap Pernah Bertemu Tim Yusril Patok Tarif Rp 100 Miliar: Kami ada Buktinya

Demokrat Sayangkan Yusril Jadi Kuasa Hukum Moeldoko

Partai Demokrat, melalui Kamhar menyayangkan keputusan Yusril Ihza Mahendra (YIM) untuk menjadi kuasa hukum kubu Moeldoko dalam menggugat AD/ART Partai Demokrat 2020.

Baca juga: Pendiri Partai Demokrat: Kubu AHY Tak Bisa Bedakan Yusril sebagai Advokat dan Politikus

Kamhar menilai reputasi Yusril telah tercoreng akibat keputusan yang diambilnya itu.

"Reputasi dan rekam jejak YIM sebagai pejuang demokrasi tercoreng dengan langkahnya ini. Image berpolitik amar ma’ruf nahi mungkar untuk kemajuan dan peningkatan kualitas demokrasi yang selama ini dibangun, pupus seketika karena pilihannya bersekutu dengan pembegal Partai Demokrat melakukan kemungkaran untuk membajak demokrasi," kata Kamhar kepada Tribunnews.com, Jumat (24/9/2021). 

Kamhar menyebut, langkah Yusril ini sama saja dengan 'mengobok-obok' partai politik dan membuka ruang yang semakin lebar untuk mengintervensi independensi partai politik. 

Hal itu menurutnya bukan hanya ancaman bagi Partai Demokrat, tapi menjadi ancaman bagi seluruh partai politik di Indonesia, terlebih lagi ini ancaman bagi reformasi dan demokrasi.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Chaerul Umam)