Yusril: Kalau Demokrat Sibuk dengan Gunjingan Politik Itu Urusan Mereka, Saya Fokus Persoalan Hukum
Yusril mengaku tak mau ambil pusing dengan tudingan yang diarahkan kepadanya, dia mengaku aneh kubu AHY tak fokus pada gugatan.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
Pertama bahwa Moeldoko disebut memiliki ambisi menjadi presiden, dibuktikan dengan kerapnya dahulu Moeldoko menemui mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya, Cikeas, Jawa Barat.
Satu di antaranya ketika Moeldoko telah pensiun dari TNI dan meminta jabatan tinggi di kepengurusan Partai Demokrat.
"Pak SBY sampaikan, kalau gabung dengan Partai Demokrat beliau mempersilakan. Kalau soal jabatan Ketua Umum, itu ada mekanismenya melalui Kongres," kata Herzaky, Minggu (3/10).
Baca juga: AHY Dikabarkan Maju Jadi Capres, Siapkah Annisa Pohan Jadi Ibu Negara ?
Kedua, Herzaky memaparkan pihaknya memberikan dua opsi kepada kubu Moeldoko terkait kasus carut marut Partai Demokrat yang masih berjalan.
Opsi pertama Moeldoko diminta mundur dari upayanya di kasus ini dan mengakui kesalahannya, karena sudah jelas upayanya sudah ditolak oleh Kemenkumham.
Sementara opsi kedua, Moeldoko tetap maju sesuai keyakinannya namun martabat kehormatan pribadinya dan keluarganya akan turun.
Menurutnya jika memiliki ambisi untuk menjadi presiden, Moeldoko seyogyanya mendirikan partai sendiri.
Seperti beberapa purnawirawan jenderal lainnya yakni Jenderal Edi Sudrajat mendirikan PKPI, Jenderal SBY mendirikan Demokrat, Jenderal Wiranto mendirikan Hanura, dan Letjen Prabowo mendirikan Gerindra.
"Itulah sejatinya Jenderal, mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk tegak berdiri di atas kaki sendiri. Untuk itu, kepada KSP Moeldoko, jika benar mengaku Jenderal, dirikanlah Partai sendiri. Jangan mengganggu Partai orang lain," ucapnya.
Baca juga: Politikus Demokrat Sebut Jokowi Marah ke Moeldoko Karena Hadiri KLB Deliserdang
Ketiga, dalam konferensi pers itu kubu AHY membantah telah mengintimidasi eks Ketua DPC Partai Demokrat Ngawi, M Isnaini Widodo untuk mencabut judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat.
Isnaini sebelumnya mengaku didatangi oleh pengurus Partai Demokrat pimpinan AHY untuk mencabut judicial review.
Namun Isnaini menolak permintaan itu dengan alasan sudah berkomitmen untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung dan tidak tertarik bila diiming-imingi uang.
"Tidak ada upaya-upaya itu, kami punya juga surat pernyataan bahwa tidak ada indimidasi, dan iming-iming uang dan jabatan," kata Herzaky. (Tribunnetwork/Vincentius Jyestha)
