TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Anggota Dewan Etik KPAI, Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan integritas pribadi pejabat publik akan dipertaruhkan ketika berhadapan dengan masalah yang mengharuskannya berkata keadaan sesungguhnya.

Integritas tersebut juga diuji ketika pejabat publik pada posisi di mana dia harus menepati janji dan mengambil keputusan untuk kepentingan publik.

Hal ini disampaikan Stanley dalam webinar 'Anomali Penegakan Etika Penyelenggara Negara: Studi Kasus KPK', Jumat (8/10/2021).

"Integritas pribadi pejabat publik dipertaruhkan ketika berhadapan dengan masalah di mana sang pejabat publik harus menyampaikan kebenaran, menepati janji, dan mengambil keputusan dalam kerangka pelayanan publik," terang Stanley.

Sementara itu, lanjutnya, integritas pribadi baru akan teruji sebagai integritas publik saat pejabat yang bersangkutan memegang teguh dan taat terhadap hukum. Termasuk menjalankan kewajiban yang dituntut jabatan.

Baca juga: KPAI Nilai PTM Terbatas di Tengah Lemahnya Penerapan Prokes Berisiko Bagi Anak-anak

"Integritas pribadi baru teruji sebagai integritas publik ketika si pejabat berhasil memegang teguh janji untuk menaati hukum, menjalankan semua kewajiban yang dituntut jabatan, dan arah kebijakannya tepat sasaran," ucap dia.

"Termasuk mencegah korupsi, menindak korupsi, kinerjanya akan mendukung itu," tuturnya.

Eks Komisioner Komnas HAM ini juga mengatakan seorang pejabat publik semestinya selalu menjaga jarak dengan kepentingan pribadinya atau kelompok.

Mereka yang menjadi pejabat publik sudah semestinya menempatkan diri pada posisi publik. Yakni siap menerima kritikan, koreksi, masukan dan sebagainya.

"Seorang pejabat publik harus selalu mengambil jarak terhadap kepentingan diri atau kelompoknya," kata Stanley.

"Dia harus menempatkan diri pada posisi publik," pungkasnya.