PPKM Level 3 di Jakarta Berlangsung Lama, Satgas Covid-19 Ungkap Alasannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satgas Covid-19 mengungkapkan alasan mengapa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di Jakarta lebih lama ketimbang daerah lainnya.

Alexander Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, mengatakan PPKM level 3 di Jakarta lebih lama karena cakupan vaksinasi di wilayah sekitarnya belum maksimal.

Pasalnya vaksinasi merupakan salah satu instrumen penting bagi pemerintah membuat kebijakan terkait pelonggaran level pada PPKM.

"Pelonggaran akan berjalan sesuai dengan pencapaian dari levelnya. Levelisasi itu ada artinya, dari yang tinggi menjadi rendah, dimana ukurannya positiviy rate, jumlah kasus baru, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit menjadi ukuran. Termasuk pencapaian vaksinasi," ujar Alex di FMB 9, Selasa (12/10/2021).

Alex mengatakan PPKM di Jakarta lebih lama, karena daerah Bogor, Tangerang, Bekasi vaksinasinya belum sesuai dengan apa yang ditargetkan pemerintah.

Sementara vaksinasi merupakan salah satu komponen penyangga.

Baca juga: Evaluasi PPKM Jawa-Bali 11 Oktober 2021, Luhut: Kasus Konfirmasi Harian Nasional Turun 98,4 Persen

Kendati virus sudah bisa dikendalikan, memenuhi cakupan vaksinasi lebih dari 80 persen menjadi tugas bersama, baik pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk membantu pemerintah mensukseskan program vaksinasi, agar perekonomian perlahan tapi pasti kembali berjalan.

"Tidak boleh ada yang ketinggalan. No one left behind. Termasuk disabilitas dan lansia. Ini menjadi tugas kita bersama," ujarnya.

Ia berujar pemerintah telah menurunkan tenaga kesehatan, TNI, dan Polri untuk sukseskan program vaksinasi bagi masyarakat, baik yang ada di daerah pegunungan, wilayah pertanian, hingga masyarakat pesisir.

Pemerintah juga melihat kearifan budaya lokal untuk mengatur jadwal kesiapan vaksinasi masyarakat setempat.

Karena waktu bagi masyarakat yang ada di daerah pertanian yang bekerja sebagai petani, tentu saja berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pesisir yang bekerja sebagai nelayan.

"Intervensi-intervensi ini harus bisa menyerap kearifan budaya lokal setempat. Oleh karena itu vaksinasi ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi menjadi tugas bersama," ujarnya.