Tribun

Pinjaman Online

Komisi I DPR Minta Pemerintah Selesaikan Pokok Masalah Maraknya Pinjol Ilegal dari Hulu

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendorong pemerintah agar melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal.

Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
Komisi I DPR Minta Pemerintah Selesaikan Pokok Masalah Maraknya Pinjol Ilegal dari Hulu
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi PKS Sukamta menyoroti maraknya Pinjaman Online (Pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat. 

Karena itu, Sukamta menekankan soal regulasi dan kebijakan yang merupakan persoalan hulu.

"Sejauh ini, kasus kejahatan terkait pinjol ilegal ini bisa dihukum menggunakan UU ITE seperti misalnya untuk kasus ancaman dan menakut-nakuti serta penyebaran konten asusila. UU ITE dilengkapi PP No 71 tahun 2019 tentang PSTE juga memberi kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap konten-konten yang melanggar peraturan-perundang-undangan," katanya.

Akan tetapi, Sukamta menyebut penanganan hukum perlu disempurnakan dalam aspek perlindungan data pribadi, melalui pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi, yang sejauh ini deadlock.

"Kami juga mendorong kebijakan OJK yang memberi akses IMEI kepada pinjol dihapus saja. Verifikasi data yang terintegrasi dengan data Dukcapil ditambah SLIK / Sistem Layanan Informasi Keuangan milik OJK (sebelumnya BI checking) harusnya sudah cukup," katanya.

"Apalagi data tersebut terintegrasi dengan NIK dan nomor KK. SLIK juga bisa memberi tahu riwayat dan performa kredit nasabah. Jika persoalan hulu ini selesai, semoga persoalan di hilir akan lebih mudah diatasi," ujar Sukamta.

Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas